JAKARTA – Pemulihan ekonomi perlu dorongan yang lebih kuat. Khususnya dari daerah yang aktivitas perekonomiannya lebih baik ketimbang ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk mengambil langkah extraordinary agar akses keuangan lebih terjangkau semua lapisan.
”Peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, serta taraf hidup rakyat banyak,” kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional TPAKD secara virtual, Jumat (10/12).
Menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD bisa lebih agresif untuk meningkatkan literasi keuangan. Di antaranya, meningkatkan pengetahuan, minat, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Dengan demikian, masyarakat akan memahami cara mendapat akses pembiayaan dan aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
Cara-cara edukasi dan sosialisasi yang dilakukan juga harus inovatif. Bisa melalui seni dan budaya yang kekinian. Atau, melibatkan lembaga pendidikan dan keagamaan. Termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh.
Jokowi berpesan supaya TPAKD lebih aktif terlibat dalam pendirian kelompok-kelompok usaha. Kelompok tani dan koperasi, misalnya. ”Oleh karena itu, pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus diintensifkan. Sesuai dengan karakter kelompok sasaran,” imbuh pemimpin 59 tahun tersebut.
Selain itu, penguatan infrastruktur akses keuangan harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif. Harus ada terobosan-terobosan baru yang efisien. Pendirian jaminan kredit daerah (jamkrida), lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, serta percepatan untuk penerbitan obligasi daerah.
Langkah-langkah itu akan meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang pasif. Terutama untuk rakyat kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasar data yang ada, per September lalu sebanyak 73,7 persen kredit bank umum berada di Pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia 2019 juga baru sebesar 76 persen. Angka itu masih di bawah negara ASEAN yang lain.
”Oleh karena itu, program KUR (kredit usaha rakyat), kredit ultra mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita,” beber Jokowi.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengapresiasi imbauan tersebut. Menurut dia, langkah-langkah itu akan mengakselerasi penambahan jumlah rekening dan penggunaan produk layanan jasa keuangan di daerah. Termasuk program kredit melawan rentenir.
”Kenapa para pedagang atau pelaku UMKM di desa itu sering kena? Ya karena rentenir itu cepat (pencairannya, Red),” tegas Tirta.
OJK mendorong pemerintah daerah (pemda), bank pembangunan daerah (BPD), dan lembaga keuangan daerah lainnya untuk menambah akses hingga ke grassroot. Tirta mengungkapkan, ada tiga skema pembiayaan kredit bagi pengusaha kecil di desa. Yakni, pembiayaan pencairan cepat, kredit murah, serta kredit cepat dan murah.
Program tersebut merupakan salah satu cara untuk memadukan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Memberikan pembiayaan tanpa menambah masalah akibat bunga yang tinggi. (han/c12/hep/jpg)
