JAKARTA, kalteng.co-Problem penyelenggaraan diprediksi akan banyak terjadi jika pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tetap digelar bersamaan pada 2024. Pasalnya, jarak pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak yang terlampau dekat berpotensi mengakibatkan kerja penyelenggara tidak maksimal.
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, pemilu nasional yang digelar April 2024 membutuhkan persiapan 22 bulan. Artinya, tahapan akan dimulai sekitar Juni 2022. Sementara pilkada serentak yang dijadwalkan November 2024 membutuhkan persiapan satu tahun. Sehingga tahapan akan dimulai sekitar November 2023.
Jadwal tersebut, lanjut Pramono, dipastikan akan menimbulkan bentrokan antara tahapan pemilu dan pilkada. Terutama pada akhir 2023 hingga akhir tahun 2024. Sebab, saat tahapan pilkada dimulai, pada sisi lain tahapan pemilu tengah berjalan menuju momen puncak.
“Irisannya akan lebih tebal karena jarak hanya tujuh bulan,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Minggu (7/2).
