Aliansi Dayak Bersatu Gelar Aksi Damai Tolak Program Transmigrasi di Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ratusan masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, akademisi, serta lembaga adat menggelar aksi damai menolak program transmigrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025).
Aksi ini di awali dengan pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Simbolisasi ini menegaskan bahwa aksi penolakan tersebut di lakukan dalam semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.
Dalam pernyataan sikap yang di tandatangani Ketua Umum ADB Kalteng, Megawati, dan Sekretaris Jenderal, H. Siyin D. Rangka, SE, massa menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil keputusan rapat gabungan berbagai unsur masyarakat lokal Kalteng. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi dari luar Pulau Kalimantan ke wilayah Kalteng, karena di nilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat, khususnya suku Dayak.
“Kami menggelar aksi damai ini dengan harapan agar pemerintah pusat dan daerah benar-benar mendengar suara masyarakat lokal yang selama ini terdampak oleh kebijakan transmigrasi,” demikian pernyataan resmi ADB.
Kami Bukan Anti Pembangunan
Para orator dalam aksi menyoroti belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat lokal, seperti kepemilikan lahan, tempat tinggal, dan akses terhadap kehidupan yang layak. Mereka menilai, sebelum membuka ruang kedatangan transmigran baru dari luar daerah, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan terpenuhinya hak-hak warga asli di wilayahnya sendiri.
Salah satu orator menyampaikan bahwa masyarakat Dayak bukan menolak pembangunan, melainkan meminta agar menjadi prioritas dalam proses pembangunan tersebut. Mereka berharap bisa mendapatkan akses terhadap lahan, legalitas kepemilikan tanah, dan dukungan untuk bertani serta berkontribusi dalam program ketahanan pangan.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi sebelum orang luar datang, kami di sini ingin di beri lahan, surat tanah, dan rumah. Kami ingin berkebun, menghidupi keluarga, dan ikut mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalteng,” seru salah satu peserta aksi.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polri dan Satpol PP, dan berlangsung dengan tertib serta damai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wakili oleh Herson B. Aden, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng. Sementara itu, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda tidak hadir dalam aksi tersebut.
Massa mendesak agar Pemprov Kalteng bersikap tegas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Menurut mereka, hal ini penting untuk menjamin keadilan sosial, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di Bumi Tambun Bungai. (pra)
EDITOR : TOPAN
