BeritaDPRD SERUYAN

Anggaran Rumah Layak Huni di Seruyan Dinilai Masih Kurang, DPRD Minta Penambahan

KUALA PEMBUANG, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan terus mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Salah satu fokus utama DPRD adalah mendorong pemerataan pembangunan rumah layak huni.

Anggota DPRD Seruyan, Argiansyah, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Seruyan, terutama di daerah pedesaan, yang belum memiliki rumah yang layak huni. “Kondisi ini sangat memprihatinkan karena setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak,” ujar Argiansyah, Senin (27/5/2024).

Kebutuhan Mendesak Masyarakat

Menurut Argiansyah, kebutuhan akan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. “Rumah yang layak bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi cerminan kualitas hidup seseorang dan keluarganya,” jelasnya.

Selain itu, rumah yang layak juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. “Jika masyarakat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan sehat, maka mereka akan lebih produktif dalam bekerja dan beraktivitas,” tambah Argiansyah.

Peran Pemerintah Daerah

DPRD Seruyan berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan rumah layak huni setiap tahunnya,” kata Argiansyah.

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan rumah layak huni tepat sasaran dan mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Tantangan dan Solusi

Dalam upaya mewujudkan pemerataan rumah layak huni, pemerintah daerah tentu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan luas wilayah. Namun, Argiansyah yakin bahwa dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, tantangan tersebut dapat diatasi.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

  • Peningkatan partisipasi masyarakat: Masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan rumah layak huni.
  • Kerjasama dengan pihak swasta: Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, material, atau tenaga ahli.
  • Pemanfaatan teknologi: Penggunaan teknologi modern dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
  • Penguatan kelembagaan: Perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk mengelola program pembangunan rumah layak huni secara efektif.

Argiansyah berharap agar upaya pemerintah daerah dalam membangun rumah layak huni dapat terus ditingkatkan.

“Dengan adanya rumah yang layak, kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah,” pungkasnya. (iya)

Related Articles

Back to top button