Anggota DPRD Palangka Raya Dorong BPS Maksimalkan SDM Lokal pada Sensus Ekonomi 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya untuk memaksimalkan pelibatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dinilai penting guna memastikan proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat serta representatif.
“Strategi komunikasi yang elitis hanya akan membuat masyarakat merasa jauh dan kurang berminat untuk berpartisipasi. Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ekonomi dengan bahasa yang sederhana dan mendekati masyarakat melalui tokoh yang mereka percayai, seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat,” ujar Hatir, Senin (9/2/2026).
Selain mendorong pelibatan SDM lokal, Hatir juga menekankan pentingnya penggunaan strategi komunikasi yang lebih realistis dan merakyat. Menurutnya, pendekatan yang terlalu formal dan elitis berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sensus.
Ia menjelaskan, keterlibatan SDM lokal memiliki keunggulan karena mereka lebih memahami kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, proses pendataan dapat dilakukan lebih efektif, terutama dalam menjangkau pelaku usaha di sektor informal maupun digital yang selama ini relatif sulit terdata.
Pelibatan SDM lokal, lanjut Hatir, juga dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam pengumpulan data. Kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat akan mempermudah petugas sensus dalam membangun kepercayaan, sehingga informasi yang dihimpun dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Lebih lanjut, peran tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dinilai sangat krusial dalam mendukung kelancaran sensus. Mereka dapat membantu proses sosialisasi, meredam kekhawatiran warga terkait penggunaan data, serta memfasilitasi petugas dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Hatir menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, tetapi membutuhkan kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah, tokoh lokal, dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar yang akurat dan komprehensif bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Palangka Raya ke depan. (bam)
