Antrean Pertalite di Katingan Kembali Mengular: Sorotan DPRD dan Seruan Pengawasan Ketat
KASONGAN, Kalteng.co-Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kasongan, Kabupaten Katingan, kembali menjadi pemandangan yang meresahkan masyarakat.
Fenomena ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tak bertanggung jawab. Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H. Fahmi Fauzi, mendesak Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM di seluruh SPBU di wilayah tersebut.
Mencegah Penimbunan dan Permainan Oknum
H. Fahmi Fauzi, politisi dari Partai NasDem, secara tegas menyatakan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penimbunan BBM, terutama jenis Pertalite, sangatlah besar. “Jangan sampai stok BBM jenis Pertalite ini ada oknum yang mempermainkannya,” ujar Fahmi Fauzi pada Rabu (28/5/2025).
Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi tindakan preventif agar pasokan BBM yang seharusnya untuk kebutuhan masyarakat tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi.
Penimbunan BBM oleh oknum dapat menciptakan kelangkaan buatan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, baik untuk transportasi maupun kebutuhan lainnya. Pengawasan yang longgar membuka celah bagi praktik ilegal ini, yang berujung pada ketidakstabilan pasokan dan potensi kenaikan harga di pasar gelap.
Larangan Melayani Pembelian Berulang oleh Pelansir
Selain mendesak pengawasan distribusi, H. Fahmi Fauzi juga secara spesifik meminta pihak SPBU untuk tidak melayani pembelian BBM secara berulang-ulang oleh para pelansir. Pelansir adalah pihak yang membeli BBM dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya memicu antrean panjang, tetapi juga berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM bagi masyarakat umum.
“Kasihan masyarakat kita yang memang membeli BBM, sesuai kebutuhan. Bahkan ini juga bisa menyebabkan kelangkaan. Ini yang bahaya,” tandasnya. Penekanan pada dampak kelangkaan akibat aktivitas pelansir menunjukkan bahwa praktik ini adalah ancaman serius bagi ketersediaan BBM yang stabil dan merata. Pihak SPBU memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan menolak transaksi mencurigakan yang mengarah pada penimbunan atau praktik pelansir.
Peran Pemerintah Daerah dalam Stabilitas Pasokan BBM
Kasus antrean Pertalite yang berulang ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Katingan. Diperlukan tindakan cepat dan tegas untuk memastikan stabilitas pasokan BBM dan mencegah praktik penimbunan. Hal ini dapat dilakukan melalui:
- Peningkatan Pengawasan: Membentuk tim pengawas gabungan dari instansi terkait (Dinas Perdagangan, Satpol PP, Kepolisian) untuk melakukan sidak rutin di SPBU.
- Edukasi dan Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat dan pemilik SPBU tentang larangan penimbunan dan dampak negatif praktik pelansir.
- Sistem Monitoring: Menerapkan sistem monitoring stok BBM secara real-time di setiap SPBU untuk mendeteksi anomali dalam pendistribusian.
- Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau pihak SPBU yang sengaja memfasilitasi praktik ilegal.
Dengan langkah-langkah proaktif ini, diharapkan antrean panjang BBM tidak lagi terjadi di Katingan, dan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa hambatan. (eri)
