APBD Kalteng 2026 Menyusut, Pemprov Fokuskan Anggaran ke Sektor Prioritas
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 mengalami penurunan cukup tajam. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan memfokuskan anggaran pada sektor-sektor yang benar-benar prioritas.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat sebesar Rp 5,4 triliun. Angka tersebut turun 34,71 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 8,3 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan penurunan anggaran tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, belanja daerah harus benar-benar di fokuskan pada kebutuhan yang paling penting dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Leonard usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI, Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Menurut Leonard, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi dan skala prioritas agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal. Fokus utama belanja di arahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.
“Belanja yang bersifat rutin dan tidak mendesak akan di kurangi. Pemerintah lebih memprioritaskan pelayanan publik serta proyek-proyek strategis,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, penurunan APBD berdampak pada penyesuaian sejumlah program pembangunan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di minta menyusun perencanaan yang lebih realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Efisiensi Dilakukan Pada Pos Perjalanan Dinas
Selain efisiensi, Pemprov Kalteng juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penggalian potensi pendapatan yang sah dan tidak membebani masyarakat.
“Kami terus mendorong peningkatan PAD agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga,” tambah Leonard.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Efisiensi di lakukan pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kalteng untuk menggali sumber pendapatan baru, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah, tanpa membebani masyarakat kecil.
“Sektor swasta perlu di dorong melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus terus di tingkatkan,” katanya.
Selain itu, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat agar pembangunan daerah tetap berjalan meski anggaran terbatas.
“Penyerapan anggaran harus di percepat karena belanja pemerintah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah,” tutupnya. (pra)
EDITOR: EKO
