PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kerusakan lahan pertanian masyarakat seluas 303 Hektar akibat curah hujan tinggi yang berdampak pada terjadinua bencana banjir di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), H. Achmad Rasyid.
Menurutnya, perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya dinas/instansi terkait untuk mengatasi masalah kerusakan lahan pertanian masyarakat Barsel, yang mengakibatkan pertanian diwilayah setempat terancam gagal panen.
“Kami selaku Komisi II DPRD Kalteng meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel untuk segera turun tangan untuk mencari solusi terkait kerusakan lahan pertanian masyarakat disana akibat banjir. Karena kerusakan lahan tersebut jelas mengakibatkan gagal panen,” ucap Rasyid, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Minggu (23/4/2023).
Wakil rakyat dari Dapil IV meliputi DAS Barito ini juga mengatakan bahwa Komisi II kedepannya akan mengundang Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan selaku mitra kerja Komisi II, untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyikapi masalah kerusakan lahan akibat banjir yang dihadapi oleh masyarakat Petani di Kabupaten Barsel.
“Kedepannya kita akan mengundang dinas/instansi terkait untuk RDP, mengingat sebentar lagi akan ada pembahasan anggaran serta pelaksanaan Musrenbang, dimana kita akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada petani di Barsel yang terdampak banjir, baik berupa bibit maupun pupuk,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga mengingatkan Pemprov dan Pemkab Barsel, untuk mencari solusi maupun langkah antisipasi agar kedepannya bencana banjir yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian tidak terulang kembali.
“Leading sektornya adalah pihak eksekutif. Kami dari pihak legislatif hanya bisa mengingatkan dan memberikan saran. Namun yang terpenting adalah bagaimana kedepannya Pemprov dan Pemkab Barsel bisa bersinergi untuk mencari solusi serta langkah antisipasi, sehingga bencana banjir yang berdampak pada kerusakan lahan masyarakat petani tidak terulang kembali,” Tutupnya.(Ina)
