KALTENG.CO-Ketatnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah, membuat banyak pejabat di tingkat pusat dan daerah, merasa takut.
Kondisi ini justru dapat berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Ujung-ujungnya juga berdampak pada melambannya pertumbuhan perekonomian dari sektor swasta.
Sehubungan dengan ketakutan dan khawatiran para pejabat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dua permintaan, ditujukan kepada pengawasan internal pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam memperkuat pengawasan mencegah adanya pelanggaran.
Menurut Tito, apabila kinerja APIP optimal, kemungkinan terjadinya masalah yang berujung pada proses pidana, juga akan menjadi kecil.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023).
“Kalau APIP-nya kuat di pencegahan, pendampingan, pengawasan, dan menyelesaikan segera ketika ada masalah, ada yang ganti kerugian, maka kecil kemungkinan akan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Kalau sudah ke APH pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup,” kata Tito.
Tito meminta, kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan keberadaan APIP. Ia juga memohon kepada APH untuk mendampingi kepala daerah dalam mengelola anggaran.
Tak dipungkiri, memang banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
“Ini arahan Bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir, ultimum remedium,” terangnya.
Tito pun tak menginginkan, ketakutan kepala daerah terhadap APH, membuat mereka tidak berani mengeksekusi berbagai program. Kondisi ini bakal membuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak optimal, sehingga uang menumpuk di bank.
“Padahal belanja ini selain untuk kepentingan membuat daya beli masyarakat juga untuk memancing, men-trigger swasta bergerak,” jelasnya.
Mantan Kapolri ini lantas meminta petinggi aparat penegak hukum memberikan kenyamanan kepada setiap kepala daerah. Bahkan, kata Tito, dukungan terhadap sektor swasta penting dilakukan. Sebab, tumbuhnya sektor swasta menjadi salah satu faktor pembangunan Indonesia.
“Mohon bantuan Bapak Jaksa Agung dan jajaran, Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kabareskrim, Pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman di daerah memberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada para kepala daerah untuk bisa mengeksekusi, membelanjakan anggaran APBD yang ada,” pungkasnya. (*/tur)
