Bappedalitbang Kalteng Gelar FGD Ekonomi Hijau dan Pengembangan Riau Science Technopark
PEKANBARU, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Kunjungan ini bertujuan mempelajari serta mengadopsi konsep perencanaan dan implementasi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, termasuk tata kelolanya, yang diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Acara berlangsung di Hotel Bono, Pekanbaru, pada Senin (23/9/2024).
Dalam acara tersebut, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Kerjasama, Yoyo, mewakili Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kesuksesan Provinsi Riau dalam memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat terkait Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 menjadi inspirasi bagi Pemprov Kalteng untuk menerapkan konsep ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
“Penghargaan yang diraih Provinsi Riau menjadi inspirasi penting bagi kami di Kalteng untuk mengimplementasikan ekonomi hijau. Ini juga sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, di mana Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional,” kata Yoyo dalam sambutannya.
Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kalteng memiliki peran strategis dengan potensi besar di sektor kehutanan yang terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2022, luas kawasan hutan di provinsi ini mencapai 13.120.963 hektar, atau sekitar 85,72% dari total luas daratan, yang menjadi aset besar bagi upaya penyerapan karbon.
“Kalimantan Tengah memiliki hutan gambut seluas sekitar 3 juta hektar yang berfungsi sebagai penyerapan karbon (carbon sink). Selain itu, provinsi ini juga memiliki garis pantai sepanjang ± 750 kilometer yang meliputi tujuh kabupaten dengan area hutan mangrove yang luas,” tambah Yoyo.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem gambut dan mangrove yang berperan sebagai penyimpan cadangan karbon besar. Degradasi ekosistem tersebut dapat berpotensi menjadi sumber emisi, sehingga diperlukan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi untuk mencegah dampak negatif serta memanfaatkan jasa ekosistem guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Harapan kami adalah dapat menjalankan mandat dari Pemerintah Pusat terkait peran Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, meskipun kami dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal, teknologi, dan sumber daya manusia. Pembelajaran yang kami dapatkan dari Bappeda Riau mengenai Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon sangat berharga untuk direplikasi di Kalteng,” ujar Yoyo.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis, dalam sambutannya menyambut baik kedatangan delegasi Bappedalitbang Provinsi Kalteng dan menyampaikan selamat datang di Bumi Lancang Kuning. Ia berharap, melalui kunjungan ini, terjalin kerja sama yang semakin erat antara kedua provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (pra)
EDITOR : TOPAN
