Berhasil Tekan Laju Deforestasi, Pemprov Kaltim Wakili Indonesia Terima Insentif Rp1,7 T dari Bank Dunia
KALTENG.CO-Upaya menekan laju deforestasi dan dampak perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini, membuah hasil positif.
Dalam hal ini Pemprov setempat didaulat untuk mewakili Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan South-South Knowledge Exchange (SSKE). Sekaligus mewakili pemerintah Indonesia menerima insentif sebesar Rp1,7 T yang dikucurkan melalui Bank Dunia.
Upaya Indonesia mengatasi masalah perubahan iklim, mendapatkan apresiasi dunia. Sejumlah lembaga donor, memberikan insentif atau kompensasi mencapai Rp 1,7 triliun untuk Indonesia. Dana tersebut dikucurkan lewat Bank Dunia atau World Bank.
Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia. Khususnya kepada Provinsi Kalimantan Timur yang baru saja jadi tuan rumah pertemuan South-South Knowledge Exchange (SSKE).
Forum itu menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, sekaligus menjadi platform para pembuat kebijakan, pakar dan masyarakat.
“Bank Dunia juga membawa masyarakat global. Dalam platform ini kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara hutan hujan tropis,” jelas Franka, Minggu (2/6/2024).
Franka juga mengatakan Bank Dunia memberikan apresiasi atas seluruh kinerja yang telah dikontribusikan untuk penyelamatan bumi dan dunia.
“Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan hutan dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon,” katanya.
Menurut Franka, capaian itu adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik ini.Sebab, Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garis terdepan menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera.
“Forum (SSKE) ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini,” harapnya.
Ia menambahkan platform ini tidak hanya berbagi pengalaman, tapi juga meningkatkan citra mengatasi permasalahan, memobilisasi pembiayaan, teknologi dan mencari solusi bersama. Franka menegaskan World Bank sangat senang bisa mendukung SSKE tersebut.
Sebelumnya besaran dana insentif untuk Indonesia yang mencapai USD 110 juta (Rp 1,7 triliun) disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Pria yang juga menjadi Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengatakan, dari dana tersebut sudah dicairkan sekitar Rp 800 miliar.
Ia menyampaikan upaya penanggulangan perubahan iklim bukan hanya tanggungan pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi juga menjadi tanggung jawab sektor swasta serta masyarakat pada umumnya. Dia mencontohkan Provinsi Kaltim sudah menerbitkan peraturan mengenai ekonomi karbon. “Ini yang pertama di Indonesia,” katanya.
Akmal mengatakan, jika semua pihak mengetahui bahwa karbon memiliki nilai ekonomi, maka ini akan mendorong semua pihak mau terlibat aktif menjaga karbon. Khususnya emisi karbon yang bersumber dari gambut, hutan, dan mangrove.
Lebih lanjut, Akmal pun berharap World Bank melihat kebijakan merek sebagai langkah positif menyelamatkan bumi dari negara pemilik hutan tropis dunia.
“Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang mengatasi masalah karbon. Karena mau menjaga hutannya,” tandas Akmal.(*/tur)
