Beda dengan Gubernur-Wakil Gubernur, Fairid-Zaini Disambut Sederhana Tanpa Spanduk Ucapan Selamat Datang dari Pemko
PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Setelah hampir 10 hari meninggalkan Kota Palangka Raya -sejak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya pada tanggal 20 Februari lalu–,Fairid Nafarin dan Achmad Zaini tiba kembali ke Kota Cantik Palangka Raya, Rabu (5/3/2025) siang. Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2025-2030 ini, disambut secara sederhana di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Hanya ritual adat tapung tawar dan tarian Dayak yang disiapkan oleh Pemko Palangka Raya saat keduanya tiba di Kota Cantik ini.
Jika dibandingkan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo sehari sebelumnya, penyambutan oleh Pemko Palangka Raya ini jelas kalah meriah.Di mana Agustiar-Edy yang menggenakan pakaian dinas pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur disambut dengan tapung tawar dan tarian adat Dayak, keduanya juga disambut oleh ratusan pelajar. Belum lagi spanduk ucapan selamat datang kepada pemimpin di Bumi Tambun Bungai yang berjejer setiap 1 km sepanjang jalan Adonis Samad.
Sementara berdasarkan pantuan di sepanjang Jalan Adonis Samad hingga Jalan Soekarno di sekitaran Perkatoran Pemko, tidak ada satu pun spanduk ucapan selamat datang dari Pemko Palangka Raya. Saat dimintai tanggapan tentang penyambutan Walikota Fairid Naparin dan Wakil Walikota Achmad Zaini yang saderhana ini, anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi Partai Golkar H.M. Khemal Nasery menjelaskan alasan di balik penyambutan sederhana bagi Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, dan Wakilwali Kota Achmad Zaini.
Menurutnya, keputusan untuk tidak menggelar acara penyambutan yang meriah sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan secara nasional. Dijelaskannya, bahwa kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan efektif. “Kita harus memahami bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghematan, tetapi langkah strategis untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dialokasikan pada sektor yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Khemal yang juga Ketua Tim Sukses Fairid-Zaini saat Pilkada lalu ini.
Ia menyatakan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya layak diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya. Dengan kondisi ekonomi yang terus berfluktuasi, efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. “Pemimpin yang bijak tentu akan mendukung kebijakan efisiensi ini. Bukan berarti menghilangkan penghormatan kepada pemimpin baru, tetapi lebih kepada mengedepankan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Saya rasa ini contoh baik yang bisa diikuti daerah lain,” tambahnya.
Khemal menekankan, bahwa masyarakat juga perlu memahami bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan publik atau menghambat pembangunan. Justru, dengan pengelolaan yang lebih ketat, dana yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (pra/*/tur)
EDITOR: TOPAN
