KALTENG.CO-Kesejahteraan kaum muda di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada masa depan generasi penerus bangsa.
Realitas pahit ini tercermin dari kisah banyak sarjana yang kesulitan menembus pasar kerja, bahkan untuk posisi yang sederhana.
Kisah seorang sarjana hukum yang lulus dua tahun lalu menjadi contoh nyata. Dilansir dari Al-Jazeera pada Jumat (25/7/2025), ia gagal dalam ujian CPNS dan upaya menjadi jaksa magang pun kandas.
Kini, ia terpaksa kembali ke rumah orang tua, membantu menjaga toko sembako tanpa upah. Ironisnya, bahkan lamaran sebagai pengisi ulang ATM pun tak digubris.
Angka Pengangguran Muda Melonjak, Pekerjaan Informal Mendominasi
Kasus individu ini bukan anomali. Data pemerintah menunjukkan sekitar 16 persen pemuda Indonesia usia 15-24 tahun tidak memiliki pekerjaan. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, menyoroti urgensi masalah.
Banyak lulusan muda akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal, atau bahkan memilih tidak bekerja sama sekali karena rendahnya upah yang ditawarkan. Beban semakin berat sebab mayoritas pekerjaan yang tersedia bersifat tidak stabil dan minim jaminan sosial. Sekitar 56 persen tenaga kerja Indonesia kini bergelut di sektor informal.
Meskipun angka pengangguran terbuka menunjukkan penurunan, para ahli mengingatkan bahwa ini belum mencerminkan membaiknya kualitas pasar kerja secara menyeluruh. Banyaknya pekerja informal justru mengindikasikan ketidakstabilan dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja muda.
Ketimpangan Sistem Pendidikan dan Kebutuhan Industri
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyak lulusan pendidikan tinggi tidak terserap karena kompetensi mereka tidak sejalan dengan kebutuhan industri saat ini. Kurangnya keterampilan yang relevan menjadi hambatan serius bagi mereka untuk bersaing.
Selain itu, Indonesia masih minim program pelatihan vokasi atau pemagangan yang memadai, berbeda jauh dengan negara-negara seperti Malaysia atau Vietnam yang memiliki program kuat untuk menjembatani lulusan dengan dunia kerja. Ini menjadi celah besar yang harus segera diatasi.
Kebijakan Pemerintah dan Kesenjangan Wilayah
Presiden Prabowo Subianto telah mengakui persoalan pengangguran ini dan membentuk gugus tugas untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan ini belum menunjukkan dampak signifikan bagi generasi muda.
Pemangkasan anggaran layanan publik justru memicu keresahan dan protes mahasiswa, menandakan bahwa krisis kesejahteraan ini tak bisa diabaikan.
Kesenjangan wilayah juga memperburuk situasi. Akses terhadap pekerjaan layak jauh lebih sulit di luar Pulau Jawa. Ini menciptakan disparitas yang tajam, di mana peluang bagi lulusan muda di daerah terpencil jauh lebih terbatas.
Frustrasi dan keputusasaan kini melanda banyak anak muda. Seperti Andreas, seorang sarjana yang merasa semua usaha kerasnya selama kuliah, termasuk mengambil modul saat liburan agar cepat lulus, belum membuahkan hasil.
Ini adalah gambaran nyata dari beban mental yang harus ditanggung oleh mereka yang berjuang mencari pekerjaan di tengah krisis ini.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu segera mencari solusi komprehensif untuk mengatasi krisis kesejahteraan pemuda ini, memastikan bahwa setiap gelar sarjana benar-benar membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. (*/tur)
