Bupati Lampung Tengah dan 5 Orang Lain Terjaring OTT, KPK Sebut Terkait Dugaan Suap Proyek
KALTENG.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025).
Dalam giat penindakan senyap tersebut, total lima orang berhasil diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tim penyidik telah mengamankan para pihak tersebut.
“Tim mengamankan sejumlah 5 orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).
Bupati Lampung Tengah Terkonfirmasi Ikut Diamankan
Meskipun KPK belum membeberkan identitas pihak-pihak yang diamankan secara rinci, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi satu nama penting yang terseret.
Fitroh membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu malam.
🔎 Disinyalir: Selain Bupati Ardito Wijaya, terdapat dugaan kuat bahwa Anggota DPRD setempat turut diamankan dalam operasi penindakan tersebut.
“Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,” ungkap Fitroh Rohcahyanto.
Budi Prasetyo menambahkan, “Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada para pihak yang diamankan tersebut, salah satunya Bupati Lampung Tengah.”
Modus Operandi: Diduga Praktik Suap Proyek
Mengenai dugaan tindak pidana yang menjadi dasar OTT ini, KPK memberikan indikasi kuat. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
“Suap proyek,” ucapnya singkat.
KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum bagi kelima pihak yang diamankan, termasuk merumuskan konstruksi perkara secara lengkap. Penentuan status ini sangat dinantikan untuk mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana skema suap proyek tersebut berjalan.
“Kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, besok pada Kamis (11/12),” tegas Budi Prasetyo, memastikan detail lengkap kasus ini akan diumumkan ke publik.
OTT ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi daerah dan menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama yang melibatkan pejabat tinggi daerah. (*/tur)
