PMK Sudah Sangat Mengkhawatirkan
Karantina itu di lakukan minimal selama 14 hari. Kemudian, kandang untuk karantina sebaiknya berjarak minimal 20 meter dari kandang lainnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono menyebutkan bahwa salah satu permintaan asosiasi yang pernah di sampaikan ke pemerintah adalah usulan insentif kepada para peternak yang hewannya sudah tertular PMK dan mati karena PMK.
”Usulan untuk menghapuskan atau seburuk-buruknya tunda bayar dalam pinjaman ke lembaga keuangan yang di ajukan untuk usaha ternak, di mana ternak tersebut mati akibat wabah PMK,” ujarnya. KSI juga menyampaikan perlunya memprioritaskan vaksinasi ke wilayah yang belum tertular wabah PMK.
”Sehingga sapi yang masih sehat dapat segera mendapat vaksin. Baru setelah itu, wilayah yang tertular dan terakhir adalah wilayah wabah,” bebernya. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk segera mencari solusi cepat dalam mengatasi PMK yang mewabahi ternak sapi, khususnya di Pulau Madura dan Jawa Timur.
Di daerah yang mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber perekonomian rakyat, Erick menjanjikan masalah tersebut segera di selesaikan sehingga beban masyarakat lebih ringan. ”Saya akan bicarakan langsung dengan menteri pertanian dan bersama BUMN terkait di sektor peternakan ini. Kami akan cari solusi yang cepat dan segera bisa di terapkan untuk atasi wabah PMK,’’ ujar Erick.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan,PMK sudah sangat mengkhawatirkan. Itu di sebabkan penanganannya lamban. Padahal, kata dia, sejak awal pihaknya telah mengingatkan. Pemerintah juga sudah di minta menyediakan tempat karantina khusus agar tidak terjadi penularan.
Pihaknya, lanjut Daniel, juga meminta pemerintah membeli hewan ternak yang terjangkit PMK. Namun, usulan yang di sampaikan komisi IV tidak di jalankan. ”Usulan kami di anggap angin lalu,’’ terang dia. Terkait vaksin PMK dan ganti rugi Rp 10 juta bagi sapi yang di musnahkan, Daniel menegaskan, itu langkah yang tepat. Tapi, pemerintah harus cepat melaksanakannya. (wan/agf/lum/c6/ttg/jpg)
