DPRD Dorong Optimalisasi PAD di Tengah Keterbatasan Fiskal

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, kembali menyoroti kondisi fiskal daerah yang berdampak pada perencanaan pembangunan, khususnya sektor infrastruktur, saat melaksanakan reses di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu.
Ia mengungkapkan, dengan telah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026, pihaknya saat ini lebih fokus meminta penjelasan dari dinas teknis terkait program kegiatan yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan.
“Untuk 2026 kita hanya meminta penjelasan kegiatan apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan. Untuk 2027 kami belum berani berandai-andai karena belum mengetahui kondisi belanja ke depan,” ujarnya.
Khemal menjelaskan, kapasitas APBD Kota Palangka Raya mengalami penurunan signifikan pasca pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Dari sebelumnya hampir Rp1,5 triliun, kini anggaran hanya berkisar Rp1,197 triliun atau tidak sampai Rp1,2 triliun.
“Penurunan ini tentu sangat berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk infrastruktur,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk lebih optimal menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat.
“Kita harus bijak. Jangan sampai mengejar PAD, masyarakat justru merasa terbebani. Daya bayar masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah sektor potensial yang dapat dimaksimalkan tanpa memberatkan masyarakat, seperti pajak rumah makan, restoran, dan hotel yang jumlahnya cukup banyak di Kota Palangka Raya.
Selain itu, optimalisasi retribusi parkir serta pemanfaatan aset daerah yang disewakan juga dinilai dapat menjadi sumber PAD yang efektif.
“Banyak potensi yang bisa kita maksimalkan, seperti pajak restoran, hotel, serta retribusi parkir dan pemanfaatan aset daerah. Ini yang harus kita dorong agar pendapatan daerah tetap meningkat tanpa membebani masyarakat,” pungkasnya. (bam)



