DPRD Kalteng Soroti Efisiensi Anggaran, Kesejahteraan P3K Jadi Prioritas
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan di sejumlah daerah menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah. Langkah penghematan ini dinilai berpotensi berdampak pada kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang tergolong kelompok paling rentan terdampak.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus dilakukan secara cermat dan tidak mengabaikan aspek kesejahteraan pegawai, khususnya P3K yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik.
“Memang ini bagian dari kondisi keuangan nasional yang turut memengaruhi daerah. Namun kami berharap kebijakan efisiensi tidak berdampak pada nasib tenaga P3K,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Menurut Muhajirin, pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 30 persen di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi memicu tekanan ekonomi bagi para pegawai. Tidak hanya ASN, tenaga P3K juga menghadapi risiko serupa, terlebih banyak di antaranya memiliki tanggungan keluarga serta kewajiban finansial seperti cicilan kredit.
Ia menilai, perlindungan terhadap P3K harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan fiskal daerah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pegawai sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
“P3K ini bagian penting dari sistem pelayanan. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru melemahkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Di tengah kekhawatiran tersebut, DPRD Kalteng menyambut positif pernyataan gubernur yang memastikan tidak akan ada tenaga P3K yang dirumahkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami optimistis dengan komitmen pemerintah daerah. Ini kabar baik bagi para P3K, dan kami berharap benar-benar direalisasikan,” tambah Muhajirin.
DPRD pun mendorong agar sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat. Tujuannya, agar kebijakan efisiensi anggaran tetap seimbang—mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai, khususnya tenaga P3K, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (bam)
