KUALA PEMBUANG, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan tengah berupaya mencari solusi terbaik terkait wacana penghapusan tenaga honorer yang digaungkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, Kamis (17/6/2024).
Bejo mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak penghapusan tenaga honorer terhadap pelayanan publik di Kabupaten Seruyan.
“Tenaga honorer memiliki peran yang sangat penting dalam membantu roda pemerintahan berjalan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Bejo mengusulkan agar Pemkab Seruyan berupaya memasukkan tenaga honorer yang memenuhi syarat tertentu ke dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tenaga honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan telah mengabdi selama bertahun-tahun layak untuk dipertimbangkan menjadi PPPK,” tegasnya.
Mengapa PPPK Menjadi Solusi?
Program PPPK dianggap sebagai solusi yang tepat karena beberapa alasan:
- Stabilitas Kerja: PPPK memberikan kepastian kerja yang lebih baik dibandingkan tenaga honorer.
- Peningkatan Kesejahteraan: PPPK memiliki gaji dan tunjangan yang lebih baik dibandingkan tenaga honorer.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan adanya kepastian status kepegawaian.
DPRD Seruyan akan segera menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seruyan untuk membahas lebih lanjut mengenai nasib tenaga honorer di daerah tersebut.
“Kami akan mendorong Pemkab Seruyan untuk segera menyusun proposal dan mengajukannya ke pemerintah pusat,” kata Bejo. (iya)
