“Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik sangat diperlukan kemampuan aparatur/ institusi pembina dalam memfasilitasi usaha, dalam menyelenggarakan usahanya secara pelaku profesional, efisien, integratif, sinergis, harmonis dan berkelanjutan,” tandasnya.
Kendati demikian, supaya kegiatan usaha perkebunan dapat berlangsung menguntungkan dan dapat diterima pasar, maka perlu ditempuh dengan penerapan praktek pertanian yang baik atau Good Agriculture Praktise (GAP).
“Penerapan GAP pada usaha perkebunan rakyat dimana pemerintah berperan dalam fasilitas, bimbingan dan pendampingan. Tujuannya agar pekebun mempunyai akses kepada berbagai kemudahan yang ada,” cetusnya.
Dikatakan, salah satu upaya untuk mencapai GAP adalah melalui pemberdayaan petani pekebun untuk mengorganisasikan dan berhimpun dalam satu wadah kelembagaan (kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi Petani Pekebun.
Namun, kelembagaan petani yang muncul hanya berdasarkan proyek belum mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian petani untuk mewujudkan kesejahteraannya.
Hal ini terlihat dengan adanya permasalahan mulai dari penyediaan sarana produksi, terbatasnya modal petani, lemahnya SDM petani tentang informasi budidaya, pasca panen hingga permasalahan pemasaran hasil.
“Kondisi ini menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan sawit karena petani pekebun kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta kemampuan manajerial perkebunan,” jelasnya.
Dilain pihak, staf Bidang Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Maryani menjelaskan, rendahnya produktivitas perkebunan sawit berpengaruh pada pendapatan petani dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
