SAMBUTAN : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Mulyo Suharto saat menyampaikan sambutan. FOTO ISSAMPIT, Kalteng.co – Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Mulyo Suharto, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Logistik dan Perencanaan Anggaran Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Jalan Jenderal Sudirman Km 2,5, Senin (18/3/2025). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak yang telah di gelar pada 27 November 2024, sekaligus meninjau kesiapan anggaran sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.
Dalam pemaparannya, Mulyo Suharto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pendanaan Pilkada berjalan optimal. Ia menjelaskan bahwa sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2019, anggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi faktor utama dalam kelancaran anggaran Pilkada. “Semakin cepat NPHD di tandatangani, semakin baik persiapan yang dapat di lakukan oleh penyelenggara pemilu,” ujar Mulyo.
Ia juga merinci tahapan pencairan dana hibah Pilkada yang harus di lakukan secara bertahap:
1. Tahap pertama: Minimal 40% dari nilai NPHD harus di cairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan.
2. Tahap kedua: Minimal 50% wajib di cairkan empat bulan sebelum pemungutan suara.
3. Tahap ketiga: Sisa 10% di cairkan satu bulan sebelum hari pemungutan suara.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor
Selain aspek pendanaan, Mulyo Suharto juga menyoroti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No. 1 Tahun 2018, petahana di larang mengganti pejabat tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. “Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan selama tahapan Pilkada,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk sosialisasi tahapan Pilkada, guna meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga stabilitas politik di daerah. “Keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu,” ujarnya. Dalam paparannya, Mulyo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dengan Bawaslu, TNI, dan Polri, untuk memastikan jalannya Pilkada yang aman dan kondusif. Pemetaan potensi konflik dan langkah mitigasi dini menjadi aspek krusial untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilu.
“Dengan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, kita bisa mengambil langkah antisipatif yang tepat, sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” jelasnya. Di akhir sesi, Mulyo Suharto menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas Pilkada ke depan. “Dengan perencanaan yang lebih baik dan koordinasi yang solid, hasil evaluasi ini di harapkan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
