Fokus APBD 2025: Inovasi PAD, Ketahanan Pangan, dan Program Pendidikan Betang Cerdas
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang di gelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (25/8/2025).
Rapat di pimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Wagub Edy Pratowo, mewakili Gubernur, menyampaikan penjelasan sekaligus menanggapi sejumlah masukan dari fraksi-fraksi.
Edy menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus melakukan inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut meliputi peningkatan layanan perpajakan daerah, digitalisasi pengelolaan PAD melalui e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Penetapan target pendapatan juga akan di lakukan lebih realistis dan kredibel.
Dalam hal belanja daerah, Pemprov Kalteng memastikan pengelolaan anggaran tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar, yang di selaraskan dengan program prioritas pembangunan daerah berbasis Huma Betang.
Pemprov Kalteng juga menguatkan pelayanan publik dengan mengimplementasikan layanan SP4N-LAPOR dan PPID, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
Wagub Edy Pratowo Menyampaikan Apresiasi Atas Masukan Seluruh Fraksi DPRD
Menjawab pandangan Fraksi Golkar dan Demokrat, Edy menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen. Target tersebut di tempuh melalui penguatan sektor UMKM, pariwisata, serta penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Proses rekrutmen manajemen BUMD kini mengikuti mekanisme fit and proper test oleh OJK untuk menjamin kualitas dan integritas pengelola. Atas masukan Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan fokus pada ketahanan pangan, penanggulangan karhutla, kekeringan, serta percepatan penanganan stunting.
Sementara itu, Fraksi NasDem dan PKB menyoroti transparansi penyusunan anggaran, serta perhatian lebih pada sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan UMKM. Fraksi PAN juga meminta peningkatan konektivitas wilayah pelosok dan perbatasan agar pelayanan publik lebih merata.
Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD kini berbasis sistem digital terpadu seperti SIPD-RI, E-Reviu, dan SIAPDes yang di targetkan rampung pada 2026. Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng menegaskan komitmen pada program unggulan Betang Cerdas dan Satu Keluarga Satu Sarjana, yang di sinergikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri.
Strategi pengendalian inflasi juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk optimalisasi penyaluran dana transfer dan pemanfaatan SiLPA sesuai hasil audit BPK.
Mengakhiri tanggapannya, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi DPRD dan berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
Rapat paripurna turut di hadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, tenaga ahli, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda. (pra)
EDITOR: TOPAN
