Gubernur Kalteng Buka Peluang Mahasiswa Jadi Staf Ahli, Libatkan dalam Pengawasan Program Strategis
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, berencana melibatkan kalangan mahasiswa dalam roda pemerintahan dengan merekrut sekitar 17 hingga 25 orang sebagai staf ahli. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda terkait sistem birokrasi.
Rencana tersebut disampaikan Agustiar usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta Himpunan Mahasiswa (HIMA) se-Kota Palangka Raya di Istana Isen Mulang, Minggu (29/3/2026). Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam struktur pemerintahan penting agar mereka memahami secara nyata proses perumusan kebijakan, termasuk regulasi dan batas kewenangan yang berlaku di lingkungan birokrasi.
“Mahasiswa perlu tahu bagaimana mekanisme di pemerintahan. Ada aturan, ada kewenangan, dan tidak semua bisa dilakukan secara instan seperti yang dibayangkan,” ujarnya. Tak hanya menjadi bagian administratif, mahasiswa yang direkrut nantinya juga akan dilibatkan secara aktif dalam pengawasan berbagai program strategis daerah.
Salah satu fokusnya adalah memantau pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi prioritas pembangunan di Kalimantan Tengah.
Agustiar mengungkapkan, keterlibatan tersebut kemungkinan akan ditempatkan pada bidang penelitian dan pengembangan di bawah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), sehingga mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan untuk meredam kritik dari kalangan mahasiswa.
Sebaliknya, pemerintah justru membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk tetap menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi, selama dilakukan secara konstruktif.
“Saya justru mendorong mahasiswa untuk tetap kritis, bahkan kalau perlu silakan demo. Tapi harus membangun dan disertai solusi, jangan hanya menghabiskan energi tanpa arah,” tegasnya. Agustiar juga menyoroti bahwa hingga saat ini posisi staf ahli gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum terisi, sehingga peluang bagi mahasiswa untuk terlibat terbuka lebar.
“Jumlahnya 17 sampai 25 orang tidak masalah. Sampai sekarang staf ahli gubernur belum ada, padahal di daerah lain biasanya sudah lengkap,” katanya. Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk generasi muda yang dinilai masih memiliki semangat idealisme tinggi.
“Pembangunan Kalteng harus dilakukan bersama-sama. Mahasiswa punya peran penting, apalagi mereka masih idealis dan punya energi besar untuk perubahan,” ucapnya. Melalui langkah ini, Agustiar berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengkritik dari luar sistem, tetapi juga mampu memahami kompleksitas birokrasi serta ikut menghadirkan solusi konkret bagi pembangunan daerah.
“Dengan terlibat langsung, mereka bisa melihat tantangan di lapangan sekaligus ikut mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan,” pungkasnya.(pra)
