Gubernur Tegaskan Fokus Belanja Daerah pada Program Prioritas dalam KUPA dan PPASP 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengarahkan belanja daerah secara lebih terfokus dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal ini di sampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPASP) Tahun Anggaran 2025, yang di gelar di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (3/7/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Agustiar menekankan bahwa arah belanja daerah tahun 2025 akan mengutamakan sinkronisasi dengan program nasional Asta Cita dan program unggulan daerah Huma Betang, terutama pada bidang pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, dan penguatan ketahanan pangan.
“Belanja pemerintah harus memberikan dampak nyata dan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan,” tegas Agustiar.
Ia menjelaskan, bahwa penyusunan postur belanja di lakukan dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi terkini, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Berdasarkan data, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 4,04 persen pada triwulan I 2025, sedangkan tingkat inflasi pada April tercatat 1,21 persen.
Kita Ingin Agar APBD Benar-Benar Menjadi Solusi
Lebih lanjut, Gubernur juga memaparkan capaian dan target indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kalteng saat ini berada di angka 5,26 persen, dan di targetkan turun menjadi kisaran 4,11 hingga 4,61 persen pada akhir tahun. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil di tekan menjadi 3,47 persen, atau menurun sekitar 46 ribu orang di bandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah di proyeksikan mencapai Rp8,512 triliun, sedangkan belanja daerah di rencanakan sebesar Rp8,878 triliun. Defisit sebesar Rp365,6 miliar akan di tutup melalui pembiayaan netto yang telah di siapkan.
Gubernur Agustiar juga mengapresiasi sinergi dan dukungan DPRD Kalteng dalam proses pembahasan anggaran perubahan tahun ini. Ia menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang di hadapi masyarakat.
“Kita ingin agar APBD benar-benar menjadi solusi terhadap kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen administratif. Termasuk dalam menghadapi kondisi tak terduga seperti bencana maupun dinamika sosial lainnya,” ujarnya.
Ia berharap dokumen KUPA dan PPASP yang telah di sepakati dapat segera menjadi dasar hukum penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga implementasi program-program prioritas bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. (pra)
EDITOR : TOPAN
