KALTENG.CO – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril menyampaikan bahwa guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat menjadi kepala sekolah.
Jenjang karir tersebut di tetapkan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni ASN di bagi menjadi dua kelompok, yaitu PNS dan PPPK. Oleh karenanya, guru PPPK kini dapat menduduki jabatan tersebut.
“Kita membuka kesempatan kepada guru PPPK yang memiliki jenjang guru ahli pertama untuk menjadi kepala sekolah, ini mengikuti perkembangan UU ASN,” terang Iwan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Dalam pengangkatan menjadi kepala sekolah, guru perlu memiliki sertifikat Guru Penggerak. Utamanya adalah untuk memiliki paradigma kepemimpinan sekolah yang lebih berpihak kepada siswa. Mengingat bahwa selama ini sekolah masih berfokus pada administrasi pendidikan, bukan pembelajaran siswa.
Menurutnya, itu adalah kunci dari transformasi sekolah, yakni berawal dari kepala sekolah dengan mindset yang baru. “Terkait pengangkatan kepala sekolah atau persyaratan menjadi kepala sekolah. Saat ini ada regulasi yang baru di terbitkan, yaitu Permendikbudristek 40/2021,” jelas Iwan.
Meski demikian. Bukan hanya mereka yang memiliki sertifikat guru penggerak saja yang bisa memimpin sekolah. Guru yang telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah (CKS) juga mendapat kesempatan menjadi kepala sekolah.
“Guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah, itu tetap bisa dapat di tugaskan sebagai kepala sekolah. Tidak perlu khawatir, tidak ada masalah,” tandas Iwan.(tur)
