Jika Presiden Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN, Danantara Indonesia Siap Ambil Alih?
KALTENG.CO-Spekulasi mengenai nasib Kementerian BUMN menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Hingga kini, posisi Menteri BUMN dibiarkan kosong tanpa penunjukan menteri baru maupun pelaksana tugas (Plt), memicu pertanyaan besar: apakah pemerintah berencana membubarkan kementerian tersebut?
Jika skenario pembubaran benar-benar terjadi, tugas vital mengawasi dan mengelola seluruh perusahaan pelat merah akan dialihkan ke sebuah entitas bernama Danantara Indonesia. Perubahan ini akan menjadi langkah fundamental dalam tata kelola BUMN, yang sebelumnya berada di bawah kendali kementerian, kini akan dikelola oleh sebuah badan khusus.
Danantara Indonesia Dihadapkan pada Tantangan Berat
Sebagai calon pengelola baru BUMN, Danantara Indonesia akan menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Menurut Herry Gunawan, seorang pengamat BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center, Danantara harus segera menyelesaikan masalah kronis yang membebani BUMN selama ini.
Salah satu tantangan paling mendesak adalah konsolidasi BUMN Karya yang masih terperosok dalam lilitan utang. Meskipun berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, kondisi finansial mereka sering menjadi sorotan.
Selain itu, Danantara juga akan dituntut untuk mengatasi beban keuangan perusahaan pelat merah lainnya yang menghambat kinerja sektor-sektor kunci. Masalah ini tidak hanya sebatas utang, tetapi juga mencakup efisiensi operasional dan profitabilitas.
Evaluasi dan Audit Komprehensif: Langkah Awal yang Mutlak
Herry Gunawan menekankan bahwa sebelum mengambil langkah strategis, Danantara Indonesia harus terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMN. Langkah ini krusial untuk memetakan kondisi riil masing-masing perusahaan dan menentukan arah yang paling tepat.
Audit yang komprehensif juga menjadi keharusan. Herry menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memilah BUMN mana yang layak dipertahankan dan mana yang sebaiknya diserahkan kepada sektor swasta.
“BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan mandat konstitusi, seperti di sektor energi, air, atau transportasi publik, harus dipertahankan. Di luar itu, seperti perhotelan atau properti, biarkan swasta yang mengelolanya,” ujar Herry. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif.
Masa Depan BUMN di Persimpangan Jalan
Keputusan pemerintah untuk membubarkan Kementerian BUMN dan mengalihkan tugasnya ke Danantara Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mereformasi tata kelola perusahaan negara. Langkah ini berpotensi menjadi terobosan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.
Meskipun demikian, transisi ini tentu tidak akan berjalan mulus. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang agar reformasi ini berhasil. Danantara Indonesia akan menjadi ujung tombak untuk memastikan BUMN dapat terus berkontribusi maksimal bagi perekonomian nasional, tanpa harus membebani keuangan negara. (*/tur)
