KALTENG.CO-Di tengah memanasnya situasi geopolitik global, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar melegakan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan jaminan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan Menkeu meskipun harga minyak dunia terus merangkak naik akibat eskalasi konflik antara AS-Israel melawan Iran yang berdampak pada stabilitas energi global.
Komitmen Pemerintah: BBM Subsidi Tetap Stabil
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan kalkulasi matang untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami siap tidak menaikkan harga sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak $100 AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, ia memberikan catatan bahwa jaminan ini hanya berlaku untuk jenis BBM bersubsidi. Untuk BBM non-subsidi, harga akan tetap mengikuti dinamika pasar dunia karena tidak mendapatkan intervensi keringanan harga dari pemerintah.
Strategi Mitigasi dan Ketahanan APBN
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk menghadapi fluktuasi harga minyak mentah. Menurut Menkeu, APBN saat ini masih dalam kondisi tangguh untuk menanggung beban subsidi, baik jika harga minyak berada di level $80 AS maupun melonjak ke $100 AS per barel.
Beberapa instrumen yang menjadi “bentalan” (buffer) keuangan negara antara lain:
Sisa Anggaran Lebih (SAL): Pemerintah mengantongi dana cadangan SAL mencapai Rp420 triliun, di mana Rp200 triliun di antaranya ditempatkan di perbankan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Kenaikan harga komoditas dunia seperti minyak dan batubara justru memberikan tambahan pemasukan bagi kas negara melalui sektor ESDM.
Efisiensi Anggaran: Pemerintah terus menyisir dan memangkas pengeluaran kementerian/lembaga yang dianggap kurang efisien.
Tantangan Kenaikan Harga Minyak Dunia
Menkeu memaparkan fakta bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar $1 AS per barel, pemerintah setidaknya harus merogoh kocek tambahan sebesar Rp6,8 triliun untuk anggaran subsidi.
Oleh karena itu, langkah efisiensi menjadi harga mati agar defisit APBN tetap terjaga di level 2,92 persen tanpa harus menguras habis dana SAL.
“Nanti kami ajak kementerian dan lembaga supaya meminimalkan pengeluaran. Kami kendalikan dan jaga, sambil terus meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor komoditas,” pungkasnya.
Masyarakat Tidak Perlu Panik
Pesan utama dari otoritas keuangan negara kali ini adalah ketenangan. Dengan cadangan dana yang mencukupi dan manajemen risiko yang terukur, stok dan harga BBM subsidi dipastikan aman dari gejolak konflik Timur Tengah.
“Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung anggaran subsidinya masih cukup,” tegas Purbaya. (*/tur)
