Kadisbun Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Lebih Adil dalam Pembagian DBH Sektor Perkebunan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Rizki Ramadhana Badjuri, ST., MT., menilai pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan keadilan fiskal bagi daerah penghasil, khususnya dalam sektor perkebunan, melalui peningkatan proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini di nilai belum ideal.
Hal ini di sampaikannya menanggapi hasil Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah.”, Rabu (9/7/2025).
Menurut Rizki, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya di ikuti dengan pembagian DBH yang sebanding dari pemerintah pusat.
“Kami berharap ada keberpihakan yang lebih tegas dari pusat terhadap daerah penghasil. Kalteng tidak hanya menghasilkan, tetapi juga menanggung dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur dari aktivitas industri perkebunan,” ungkap Rizki.
Sudah Saatnya Pemerintah Pusat Menetapkan Formula Pembagian DBH
Ia menilai, mekanisme penghitungan DBH sektor perkebunan saat ini masih belum mencerminkan kontribusi riil daerah, sehingga perlu ada evaluasi dan reformasi kebijakan agar lebih adil dan transparan.
“Sudah saatnya pemerintah pusat menetapkan formula pembagian DBH yang lebih berpihak, tidak hanya melihat dari sisi penerimaan pusat, tetapi juga dari beban dan kebutuhan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Rizki juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. yang secara aktif mendorong isu keadilan fiskal ini dalam forum nasional. Menurutnya, sinergi lintas sektor dan daerah sangat penting untuk memperkuat posisi tawar daerah di hadapan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana DBH yang besar akan sangat bermanfaat dalam memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan, seperti jalan produksi, peningkatan kualitas SDM petani, hingga program hilirisasi.
“Kalau dana DBH bisa di peroleh secara optimal, ini bisa menjadi sumber anggaran penting untuk mendukung kesejahteraan petani, memperkuat kelembagaan pekebun, dan mendorong industri pengolahan hasil perkebunan di daerah,” pungkasnya.
Dinas Perkebunan Kalteng berharap, hasil Rakor Gubernur ini benar-benar di tindaklanjuti dalam kebijakan nasional, agar cita-cita kemandirian fiskal dan keadilan ekonomi antarwilayah dapat tercapai. (pra)
EDITOR : TOPAN
