PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan cara humanis dan persuasif, khususnya dalam menghadapi mahasiswa saat unjuk rasa. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalteng, HM. Sriosako, kepada Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (16/10/2022).
Menurutnya, aparat penegak hukum terutama pimpinan di lapangan harus memberikan pengarahan secara konprehensif kepada anggotanya, guna menghindari bentrok pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa.
“Memang situasi dan kondisi dilapangan bisa saja berpengaruh pada psikologi seseorang. Namun pada intinya, satuan pengamanan yang bertugas seharusnya diberi pengarahan konprehensif terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya dan pimpinan satuan pengamanan di lapangan wajib mengetahui sifat dari masing-masing anggota. Misalnya aparat yang temperamental, jangan diletakan dibarisan depan,” tandasnya.
Kendati demikian, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur ini berharap kedepannya aksi kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa seperti rekaman video yang tersebar dimedia sosial belum lama ini tidak terulang.
“Yang namanya menyampaikan pendapat di depan umum itu sah-sah saja, selama mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Namun apabila sampai terjadinya pemukulan terhadap mahasiswa itu keterlaluan, sehingga kedepannya saya harap kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Disisi lain, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR), Permutih Imam Bashari, menyayangkan sekaligus mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat unjuk rasa Geram Jilid III.
“Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk menyatakan pendapat, sebagaimana diatur secara khusus melalui UU Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami jelas tidak terima atas perlakuan yang represif dari aparataparat, represif kepada massa aksi terkesan seperti kesewenang-wenangan terhadap hukum,” tandasnya.(ina)
