Politikus Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pemerintah daerah bisa membantu mereka dengan mengalokasikan anggaran untuk memberi insentif guru honorer tersebut. Dengan begitu, para guru honorer bisa mendapat penghasilan tambahan, selain yang mereka terima dari pihak sekolah.
“Selain itu juga pemerintah daerah juga bisa mengangkat menjadi tenaga kontrak sehingga mereka mendapat gaji yang layak sesuai upah minimum. Bisa pula pemerintah memprioritaskan mereka dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga mereka mendapat gaji yang lebih baik,” ucap Rinie.
Dirinya juga mengatakan bahwa pihak DPRD Kabupaten Kotim juga sangat mendorong kebutuhan guru di daerah ini dapat dipenuhi. Selain itu juga perlu dilakukan pemerataan sebaran guru agar pemerataan peningkatan kualitas pendidikan juga tercapai.
“Selama ini banyak guru yang menumpuk hanya didalam kota saja, sehingga guru yang sudah mempunyai kualitas hanya ditempatkan di dalam kota saja, sehingga pendidikan di daerah pelosok masih jauh tertinggal, maka ke depannya diharapkan adanya pemerataan kualitas pendidikan,” tutupnya.(bah/uni)
