PALANGKA RAYA,KALTENG.CO- Sesuai jadwal, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua diberikan kepada lanjut usia (lansia) dan pelayanan publik. Dalam rangka mempercepat vaksinasi terhadap lansia maka pemerintah membuat kebijakan 60 persen alokasi vaksin yang dikirimkan kepada kabupaten/kota harus diberikan kepada lansia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, beberapa waktu lalu memang capaian vaksinasi terhadap lanjut usia masih sangat rendah. Namun saat ini sudah mulai membaik pelaksanaannya di lapangan.
“Iya sudah mulai membaik pelaksanaan vaksinasi di kabupaten/kota, karena mereka yang menjadi pelaksana di lapangan kemudian menyampaikannya kepada dinkes provinsi,” katanya saat diwawancarai di Dinkes Kalteng, Kamis (29/4/2021).
Pihaknya sudah membuat aturan ke bawah, bahwa untuk vaksin-vaksin berikutnya dialokasikan 60 persen untuk lansia. Pendistribusian vaksinasi selanjutnya akan diberikan berdasarkan kemajuan pencapaian vaksinasi lansia.
“Jadi apabila hanya layanan publik saja yang diberikan vaksinasi maka distribusi vaksin selanjutnya tidak diberikan,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.
Hal ini dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi di kabupaten/kota dan kebijakan yang diambil itu menunjukkan perubahan kenaikan. Capaian vaksinasi lansia yang sebelumnya berada di satu koma sekarang sudah berada di angka empat koma.
“Tentu sepenuhnya kelancaran vaksinasi juga bergantung kepada distribusi vaksinasi,” katanya.
Lantaran kabupaten/kota akan dapat bekerja apabila vaksin itu sudah datang. Namun pusat melihat masih ada vaksin yang belum maksimal di laksanakan untuk lansia.
“Berkenaan hal inu kami sampaikan karena pengiriman vaksin terkadang-kadang lambat, maka kabupaten kota mengambil langkah menyiapkan untuk dosis kedua, khawatir tidak ada vaksinasi untuk dosis keduanya nanti,” ungkapnya.
Namun, untuk distribusi saat ini langsung dari Biofarma dikirimkan kepada Kimia Farma dan Dos Ni Roha, tidak lagi melalui dinkes provinsi. Dengan demikian, saat ini di provinsi tidak lagi memiliki cadangan vaksinasi. Lntaran sepenuhnya vaksinasi diberikan langsung kepada kabupaten/kota.
“Kami hanya sebatas menginput penyampaian ke pusat terhadap kebutuhan vaksinasi kabupaten/kota, namun alokasi tetap pemerintah pusat yang memberikan,”pungkasnya.(abw/ram)
