KALTENG.CO-Polemik kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) semakin memanas. Dua kubu, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, masih saling klaim sebagai ketua umum yang sah. Kondisi ini membuat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, angkat bicara.
Dalam sebuah kesempatan, Pratikno mengungkapkan harapannya agar PMI tetap solid dan tidak terpecah belah. “Pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujarnya, Selasa (10/12/2024).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal organisasi kemanusiaan tersebut. “Kepengurusan itu tanggung jawab KemenkumHAM,” tegasnya.
Pratikno menekankan pentingnya peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang sosial kemanusiaan. Oleh karena itu, ia berharap agar konflik internal dapat segera diselesaikan dan PMI dapat kembali fokus pada tugas-tugas kemanusiaannya.
Lebih lanjut, Pratikno juga menyoroti pentingnya pendidikan kemanusiaan. Ia mengusulkan agar pendidikan tentang kemanusiaan, seperti yang dilakukan oleh PMI, diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial sejak dini.
Latar Belakang Konflik
Konflik kepemimpinan di PMI bermula setelah Munas PMI XXII yang digelar pada 9 Desember 2024. Dalam munas tersebut, baik JK maupun Agung Laksono mengklaim kemenangan. Keduanya kemudian saling melaporkan ke pihak berwajib.
JK melaporkan Agung Laksono ke kepolisian, sementara Agung Laksono melaporkan JK ke Kementerian Hukum dan HAM.
Konflik kepemimpinan di PMI berpotensi mengganggu kinerja organisasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, konflik ini juga dapat merusak citra PMI di mata publik. (*/tur)
