PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (7/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari strategi penanganan infrastruktur jalan kabupaten di tengah penurunan alokasi anggaran.
Rombongan Komisi IV DPRD Kalteng dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, H. Rusdi Gozali, dan disambut Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis, yang mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel Ir. M. Yasin Toyib, ST., MT.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas PUPR Kalsel itu, pembahasan difokuskan pada kebijakan efisiensi pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam menjaga kemantapan jalan kabupaten di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Rusdi Gozali mengatakan, persoalan infrastruktur jalan kabupaten menjadi tantangan yang hampir dihadapi seluruh daerah, terutama saat kemampuan anggaran mengalami penurunan.
“Kami ingin melihat sejauh mana kebijakan PUPR Kalsel dalam menyikapi kondisi anggaran yang saat ini sedang menurun, namun tetap mampu menjaga kemantapan jalan, khususnya pada ruas jalan kabupaten yang menjadi penunjang ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Kalteng membutuhkan referensi terkait pola koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk mekanisme bantuan keuangan agar tetap tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini lebih memprioritaskan pemeliharaan rutin dibanding pembangunan jalan baru.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kami fokus mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap agar tidak mengalami kerusakan berat. Pembangunan jalan baru atau pembukaan akses baru sementara dibatasi,” katanya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan khusus untuk jalur logistik dan akses fasilitas publik, hingga pengawasan teknis dari provinsi kepada kabupaten terkait standarisasi kualitas jalan.
Rusdi mengapresiasi keterbukaan informasi dari Dinas PUPR Kalsel. Menurutnya, hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menyusun kebijakan anggaran infrastruktur ke depan.
“Tantangan anggaran yang menurun bukan berarti pembangunan berhenti. Inovasi kebijakan dan ketegasan dalam menentukan skala prioritas seperti yang diterapkan di Kalsel akan menjadi bahan pertimbangan di Kalteng,” pungkasnya. (bam)
