NANGA BULIK, kalteng.co-Kunjungan kerja Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Alue Dohong bersama rombongan Komisi IV DPR RI membawa angin segar untuk menyelesaikan konflik antara konsesi dan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Wamen memberi lampu hijau dengan menawarkan beberapa solusi terkait penyelesaian konflik. Di antaranya menawarkan untuk menetapkan SK Bupati terkait Hak Hutan Adat di Wilayah Desa Kinipan yang masuk dalam konsesi perkebunan kelapa sawit selain itu Kementerian LHK juga memberikan solusi untuk menjadikan wilayah Hutan Desa yang dikelola oleh masyarakat desa.
Wakil Menteri LHK RI Alue Dohong mengatakan, kehadiran mereka di Lamandau, sesuai dengan tugas pemerintah yakni selain bertugas sebagai regulator, kalaupun ada konflik, pemerintah juga bisa berfungsi sebagai dinamisator, mediator, maupun fasilitator.
“Maka di sini kami bertugas untuk memfasilitasi agar konflik itu tidak meluas dan keluar,” ujar Wamen LHK RI Alue Dohong, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lamandau, Rabu (9/9).
Selengkapnya Baca di Koran Kalteng Pos Edisi 10 September 2020
