KPK OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Sita Uang Rp 6,8 Miliar: Begini Kronologi Lengkapnya!
KALTENG.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan prestasi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Dalam operasi yang dilakukan pada [tanggal], KPK berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 6,8 miliar.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pihaknya mengamankan sembilan orang dalam operasi senyap itu. Bahkan, tim penindakan KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp 6.820.000.000 atau Rp 6,8 miliar dari operasi kedap tersebut.
“Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total
sekitar Rp 6.820.000.000,” kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024) dini hari.
Kronologi OTT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut adalah kronologi singkat OTT yang dilakukan KPK:
- Penangkapan Awal: Tim KPK melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak di wilayah Pekanbaru dan Jakarta.
- Penggeledahan: Setelah penangkapan, tim KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas dan pribadi pejabat yang terlibat.
- Penemuan Uang Tunai: Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 6,8 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
- Penunjukan Tersangka: Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Dugaan Kasus Korupsi
Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan dugaan kasus korupsi yang menjerat Risnandar Mahiwa, namun dari jumlah uang yang diamankan, diduga kuat kasus ini terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dampak OTT terhadap Kota Pekanbaru
OTT yang dilakukan KPK terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru tentu saja menggemparkan masyarakat Kota Pekanbaru. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola pemerintahan di kota tersebut.
KPK akan terus melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan membawa para pelaku ke meja hijau. Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan. (*/tur)
