PALANGKA RAYA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng terus memantapkan persiapan sebelum hari pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sembilan hari menjelang pemungutan suara. Petugas sortir dari setiap KPU kabupaten/kota menemukan adanya kekurangan dan kerusakan pada lembar surat suara. Hal ini mendorong KPU provinsi bergerak cepat mengajukan pencetakan atas kekurangan surat suara itu ke perusahaan penyedia percetakan surat suara di Malang, Jawa Timur (Jatim).
Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengatakan, atas kerusakan logistik surat suara itu, pihaknya segera mengajukan pencetakan kekurangan ke penyedia yakni PT Temprina Malang. Berdasarkan data, kebutuhan surat suara se-Kalteng sebanyak 1.744.868 lembar. Akan tetapi setelah diterima KPU kabupaten/kota, terdapat kekurangan sebanyak 2.990 lembar dan 3.806 surat suara rusak (lihat tabel).
“Jumlah total surat suara yang kurang dan rusak sebanyak 6.796 lembar,” kata Harmain kepada Kalteng Pos, kemarin (29/11).
Diungkapkannya, pada Sabtu (28/11) pihaknya sudah bertolak ke percetakan penyedia surat suara di Malang untuk menjemput surat suara. Dalam penjemputan surat suara ini, pihaknya juga melibatkan pengawas dari Bawaslu Kalteng dan keamanan dari Polda Kalteng.
“Surat suara yang yang kami ambil itu dibawa langsung ke KPU provinsi. Paling lambat pada Senin (30/11) surat suara tersebut akan segera kami distribusikan ke KPU kabupaten/kota se-Kalteng sesuai kebutuhan masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, 3.806 surat suara yang rusak tentunya akan dimusnahkan sebelum hari pemungutan suara.
Pemusnahan ini, lanjut dia, dilakukan di KPU kabupaten/kota masing-masing dan disaksikan oleh Bawaslu kabupaten/kota serta pihak keamanan.
“Iya, tentu saja surat suara yang rusak itu dimusnahkan paling lambat sehari sebelum hari pemungutan surat suara,” pungkasnya.
Sementara itu, KPU mengingatkan kepada setiap warga yang memiliki hak pilih untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi kali ini. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, sosialisasi bukan hanya menjadi tugas penyelenggara. Justru yang lebih utama adalah peran paslon untuk lebih mendekati para calon pemilih.
Dia sendiri berharap pemilih muda bisa terlibat aktif dalam pilkada tahun ini. Pemilih muda dinilai punya idealisme sendiri. Mereka memilih bukan lantaran kekerabatan atau bahkan politik uang. ”Anak-anak muda bisa jadi pemilih rasional,” tuturnya.
Ilham bahkan berharap kaum muda Kalteng bisa berpartisipasi sebagai petugas ad hoc. KPU telah menurunkan syarat usia minimal petugas ad hoc menjadi 20 tahun. ”Jangan sampai orangnya itu-itu saja,” ujarnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan kembali pentingnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada tahun ini. Dia meminta penyelenggara pilkada, peserta, maupun pemilih sungguh-sungguh menerapkan ketentuan tersebut. ”Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan. Harus dihindari penumpukan orang dengan cara mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tuturnya. (abw/jpg/ce/ala)
