BANTEN, Kalteng.co – Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, SH., M.A.P., meminta kepada pemerintah dan pihak terkait agar lebih cermat dalam menyampaikan informasi mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Ia menilai penyampaian data stok BBM yang di sebut hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
Menurutnya, informasi yang di sampaikan tanpa penjelasan yang utuh dapat memicu kekhawatiran masyarakat serta membuka peluang terjadinya penimbunan maupun praktik pelangsiran BBM di sejumlah daerah. Situasi tersebut di khawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi energi nasional.
Pernyataan itu di sampaikan Sigit saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Fuel Terminal Tanjung Gerem milik PT Pertamina (Persero) di Provinsi Banten, Rabu (11/3/2026).
Ia mengungkapkan, bahwa di beberapa wilayah sudah mulai terlihat adanya indikasi aktivitas pelangsiran BBM. Karena itu, ia menilai penyampaian angka stok BBM yang terbatas sebaiknya tidak di sampaikan secara terbuka tanpa penjelasan yang komprehensif.
Pendekatan Komunikasi Yang Lebih Positif Akan Membantu Mencegah Kepanikan Masyarakat
“Kalau masyarakat mendengar stok BBM hanya tersisa sekitar tiga minggu, tentu akan muncul kekhawatiran. Hal ini bisa memicu pelangsiran atau penimbunan, yang akhirnya justru mengganggu stabilitas pasokan di lapangan,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih menenangkan dan membangun kepercayaan masyarakat. Ia menyarankan pemerintah menekankan komitmen menjaga kestabilan harga serta memastikan distribusi BBM tetap aman.
Menurut Sigit, pendekatan komunikasi yang lebih positif akan membantu mencegah kepanikan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi. Ia berharap PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan kondisi stok energi nasional kepada publik.
Kunjungan kerja tersebut turut di hadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, jajaran direksi PT PLN (Persero), direksi PT Pertamina Patra Niaga, direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, General Manager PLN UID Banten, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Banten. (*/pra)
