PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), bersama Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan, menyampaikan pernyataan sikap tegas. ini terkait tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Pernyataan ini juga mencerminkan kekecewaan masyarakat Dayak yang merasa kurang terwakili di pemerintahan pusat, meskipun wilayah Kalimantan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional.
Pimpinan MADN Mikael Pai mengatakan, ada beberapa point-point penting dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pihaknya kali ini. Sedikitnya ada sebanyak lima penekanan yang disampaikan.
Pertama mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan dianggap sebagai momentum penting memperkuat peran masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah dari ibu kota baru, masyarakat Dayak berharap dapat terlibat lebih signifikan dalam pemerintahan, terutama pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Yang kedua, Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional, terutama melalui sektor sumber daya alam. Namun, kontribusi ekonomi yang besar ini dianggap tidak diimbangi keterwakilan putra-putri Dayak di tingkat pemerintahan nasional,” katanya, Jumat (18/10/2024).
Kemudian yang ketiga adalah mengenai potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Bangsa Dayak memiliki banyak individu dengan potensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi.
Banyak di antaranya yang telah berprestasi dan memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan pusat. MADN menegaskan, para tokoh Dayak layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa.
“Dalam pemilihan umum yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan besar kepada pasangan Prabowo-Gibran, dengan lebih dari 60 persen suara berasal dari wilayah ini. MADN menilai bahwa dukungan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang adil bagi masyarakat Dayak,” tegasnya.
Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat sebagai menteri. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan historis yang perlu diperbaiki. MADN menilai, dengan banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman, sudah saatnya masyarakat Dayak mendapatkan tempat di jajaran pemerintahan nasional.
MADN dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa nama putra-putri terbaik Dayak untuk dipertimbangkan mengisi jabatan menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
“Nama-nama tersebut antara lain, Dr. Drs. Marthin Billa, Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, Dr. H. Syaharie Jaang dan Tamunan Kiting,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa.
Sebagai bagian integral dari Indonesia, masyarakat Dayak telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional, dan sudah saatnya pengakuan yang setara diberikan dalam bentuk perwakilan yang lebih adil di pemerintahan,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
