Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kalteng ini mencotohkan, seperti halnya pembangunan jalan, masyarakat berhak ikut serta melakukan pengawasan untuk melihat kesesuaian antara pengerjaannya dengan spek yang telah disepakati dengan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
“Sehingga nantinya tidak ada lagi keluhan jalan yang baru saja diperbaiki atau dibangun mengalami kerusakan. Bahkan, spekulasi negatif masyarakat terkait proyek pembangunan kami harapkan tidak ada lagi. Maka dari itu, publik perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan,”kata Tomy.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Kalteng ini meyampaikan masyarakat berhak menanyakan kepada pemerintah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam rangka melakukan pengawasan pengerjaan proyek yang dibiayai APBD di wilayahnya. Semua laporan yang diberikan masyarakat sambung Tomy, akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada komisi pembidangan untuk dicarikan solusi terbaik. Mulai dari cross check hingga pemanggilan SKPD dan kontraktor yang menangani.
“Dengan terjun langsung melihat fakta yang dilaporkan masyarakat, dan kemudian melakukan rapat pertemuan dengan pihak terkait lainnya, akan diketahui indikator awal permasalahan, sehingga nantinya akan mudah diselesaikan,”tutup Wakil Rakyat asal Dapil V Kalteng tersebut. (pra/uni)
