IDENTITAS komunal dan tribalisme masih menjerat solidaritas masyarakat Indonesia. Identitas tersebut telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, kemudian membentuk sikap, kepercayaan, dan perilaku masyarakat.
Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering memanipulasi identitas komunal dan tribalisme untuk keuntungan mereka, yang selanjutnya melanggengkan perpecahan dan ketidaksetaraan.
Menurut Amy Chua (2018), tribalisme politik dikelompokkan dengan kesamaan identitas dan keyakinan yang membentuk pandangan dan tindakan politik kelompok masyarakat.
Orang bisa menjadi anggota suku politik dengan berbagai cara. Beberapa mungkin dilahirkan dalam suku tertentu berdasar latar belakang keluarga atau warisan budaya mereka.
Orang lain mungkin bergabung dengan suatu suku berdasar nilai-nilai bersama atau keyakinan politik. Sayang, suku politik justru berkontribusi pada polarisasi dan konflik. Sebab, individu yang terlibat dalam suku politik mempunyai keyakinan yang mengakar serta tidak berkompromi terhadap suku yang berbeda.
Politik identitas terutama mendorong politik tribalisme Indonesia berdasar agama, etnis, atau wilayah. Kelanjutan politik tribalisme kini menghambat kemajuannya untuk mencapai keadilan yang lebih besar, solidaritas politik, dan kesadaran kelas sosial.
Salah satu isu kritis Indonesia terkait politik tribalisme adalah marginalisasi dan diskriminasi masyarakat adat. Masyarakat adat di Indonesia terus menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sistematis. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan hak dan pengakuan melalui gerakan-gerakan yang masih berlangsung hingga kini.
Aspek lain dari politik tribalisme Indonesia adalah tumbuhnya pengaruh politik identitas berbasis agama, khususnya Islam. Sejak era reformasi, agama semakin menonjol dalam lanskap politik Indonesia, yang berimplikasi signifikan terhadap sistem demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme negara. Kebangkitan Islam sebagai identitas politik berkontribusi pada meningkatnya polarisasi masyarakat. Beberapa kelompok menjadi lebih konservatif dan tidak toleran terhadap kelompok minoritas.
Misalnya, kasus kebakaran di depo Pertamina baru-baru ini di Tanah Merah, Jakarta (3/3), yang menelan sedikitnya 19 korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka. Kasus ini menjadi contoh pedih bagaimana isu identitas dan politik dapat menciptakan perpecahan dalam masyarakat Indonesia dengan terdapat perbedaan tajam dalam cara masyarakat bereaksi terhadap tragedi tersebut.
Terdapat dua kelompok pendapat yang bersengketa, yaitu kelompok anti-Anies Baswedan dengan kelompok pro-Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan mantan gubernur Jakarta yang terafiliasi dengan partai mayoritas muslim, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kelompok anti-Anies menuding pemberian izin tinggal bagi warga beberapa tahun lalu mengakibatkan lingkungan menjadi padat, dan berkontribusi memperparah bencana.
