PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka percepatan program swasembada pangan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (19/3/2025). Acara ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Penyuluh Pertanian se-Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Mentan, yang sebelumnya telah meninjau lokasi lahan cetak sawah di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alamsyah.
Dalam kesempatan ini, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Program Indonesia Emas 2045. Mengacu pada Inpres No. 3 Tahun 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) akan bekerja sama dengan TNI dalam menjaga produksi gabah dan beras nasional, sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim yang ekstrem.
Mentan juga menegaskan dukungannya terhadap empat program utama pemerintah, yakni:
1. Swasembada Pangan
2. Makan Bergizi Gratis
3. Ketahanan Energi (Biofuel)
4. Hilirisasi Pertanian
Keempat program tersebut merupakan bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih, yang di gagas Presiden Prabowo Subianto.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi lahan yang luas dan dapat mendukung produksi beras hingga satu juta ton sebagai penyangga pangan bagi provinsi lain. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk kegiatan cetak sawah di enam kabupaten, yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau. Jika ada kabupaten lain yang siap melaksanakan program ini, silakan berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah,” ujar Mentan.
Mentan juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendukung percepatan swasembada pangan. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2025, pemerintah akan mengalihkan status penyuluh pertanian ASN di Pemda Provinsi/Kabupaten ke Kementerian Pertanian, dengan proses yang harus selesai dalam satu tahun sejak aturan ini berlaku.
“Selama masa transisi, penyuluh pertanian tetap menjalankan tugasnya dan di harapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai bentuk apresiasi, bagi 5.000 penyuluh terbaik yang berhasil meningkatkan indeks pertanaman padi di wilayahnya, pemerintah akan memberikan fasilitas sepeda motor. Provinsi dengan peluang terbesar mendapatkan fasilitas ini adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan,” jelas Mentan.
Pemprov Kalteng Akan Menyelaraskan Program Daerah Dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung program swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, visi pembangunan daerah selaras dengan program pemerintah pusat, terutama dalam membangun pertanian berbasis kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.
“Dalam 100 hari kerja pertama, Pemprov Kalteng akan menyelaraskan program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis, Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting. Kami juga memperkenalkan Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan membantu petani dan nelayan,” ujarnya.
Edy Pratowo juga memaparkan capaian produksi padi di Kalteng berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2023, produksi padi mencapai 330 ribu ton, meningkat 40,97% menjadi 516 ribu ton pada tahun 2025. Dari target cetak sawah 75 ribu hektare, saat ini 63,2 ribu hektare sudah berkontrak, sementara sisanya dalam tahap persiapan. Selain itu, Pemprov Kalteng juga menerima bantuan 180 unit alat pertanian di tahun 2024, serta 226 unit untuk Brigade Pangan pada 2024-2025.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan anggaran besar untuk pembangunan sektor pertanian di Kalteng. Terima kasih juga kepada penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani milenial yang telah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah ini. Semoga Kalteng semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng, Sunarti, menambahkan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak terlepas dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan sarana-prasarana yang di fasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin di perkuat, agar kinerja penyuluh pertanian dapat lebih optimal dalam mendampingi petani dan mengadopsi teknologi pertanian modern. Dengan adanya pengalihan status penyuluh ASN dari Pemda ke Kementan, di harapkan akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini juga di hadiri oleh sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya:
1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ida Widi Arsanti
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Undang Mugopal
3. Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para penyuluh pertanian, di harapkan program swasembada pangan dapat berjalan sukses, menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (pra)
EDITOR : TOPAN
