KALTENG.CO-Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terus bergerak cepat mematangkan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Selain kesiapan teknis, perhatian utama kini tertuju pada penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh.
Langkah ini diambil selaras dengan semangat Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menempatkan BP Haji sebagai otoritas tunggal dalam tata kelola haji.
Transformasi SDM Perhajian: Dari Kemenag ke BP Haji
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah persiapan pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama ke dalam struktur BP Haji. Perpindahan ini mencakup personel di tingkat pusat, wilayah, hingga daerah.
“Kami sedang mematangkan proses pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama baik di pusat, wilayah, hingga daerah,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya pada Jumat (18/7).
Tidak berhenti di situ, BP Haji juga sedang menyiapkan skema rekrutmen SDM baru. Proses ini dirancang agar lebih terbuka, ditujukan untuk mengisi posisi fungsional dan struktural. Yang menarik, rekrutmen ini akan melibatkan SDM lintas agama, menunjukkan komitmen BP Haji pada nilai-nilai kebangsaan.
BP Haji: Simbol Kebangsaan dan Inklusivitas
Pelibatan SDM lintas agama bukan tanpa alasan. Menurut Dahnil, hal ini merupakan bagian dari komitmen BP Haji untuk membangun kelembagaan yang inklusif. Tujuannya adalah mencerminkan nilai-nilai luhur kebangsaan, toleransi, dan nasionalisme yang diyakini sebagai fondasi kuat dalam penyelenggaraan haji.
“Sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan haji, BP Haji dibentuk Presiden tidak hanya untuk menghadirkan tata kelola yang profesional dan berintegritas, tapi juga menjadi simbol semangat kebangsaan sebagaimana spirit para Haji-Haji pendiri bangsa yang membawa pulang semangat kebangsaan, persatuan dan kebhinekaan dari Tanah Suci,” jelas Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil juga menegaskan bahwa prinsip keterwakilan perempuan akan dijunjung tinggi dalam setiap proses rekrutmen. Ini sejalan dengan semangat inklusif dan proporsional yang menjadi landasan BP Haji.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Pelayanan Haji Terbaik
Dahnil menambahkan bahwa struktur BP Haji saat ini sudah diisi oleh SDM profesional dari berbagai latar belakang kementerian dan lembaga. Sebut saja perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Polri, dan ke depan juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan.
“Ini bukti bahwa BP Haji merupakan rumah bersama, yang dibangun atas dasar semangat integritas, profesionalitas, dan dedikasi untuk kebangsaan,” imbuhnya.
Seluruh proses penataan kelembagaan dan rekrutmen SDM BP Haji ini akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Tujuannya tentu saja satu: menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, profesional, efisien, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah di masa mendatang.
Dengan persiapan matang dan pendekatan inklusif ini, BP Haji bertekad untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 dengan tata kelola yang semakin prima, demi kenyamanan dan kekhusyukan para jamaah. (*/tur)
