Muhammad Syauqie Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan Jalan Nasional di Kalteng
JAKARTA, Kalteng.co — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menekankan pentingnya sinergi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan tidak cukup hanya mengandalkan proyek tahunan, tetapi harus dirancang sebagai program berkelanjutan dengan pendekatan kewilayahan dan karakteristik geografis lokal.
“Pembangunan jalan di Kalimantan Tengah tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Kondisi tanah gambut dan rawa membutuhkan desain teknis khusus serta pengawasan yang ketat agar hasilnya benar-benar tahan lama,” ujar Syauqie, Kamis (6/11/2025).
Politisi asal Bumi Tambun Bungai itu menilai, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencatat 191,56 kilometer jalan nasional rusak di Kalteng—terpanjang di Indonesia— menjadi momentum untuk memperbaiki pola kebijakan pembangunan infrastruktur.
“Fakta ini bukan sekadar angka, tapi cermin ketimpangan pembangunan antarwilayah. Karena itu, pendekatan pembangunan ke depan harus berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya percepatan,” tegasnya.
Dorong Masuk Program Prioritas Nasional
Syauqie menyebut, Komisi V DPR RI tengah memperjuangkan agar pembangunan jalan nasional di Kalteng masuk ke dalam Program Prioritas Nasional (PPN), bahkan diusulkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami terus mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi Kalimantan Tengah melalui pembahasan dengan Kementerian PUPR, agar perbaikannya tidak bersifat parsial, tapi sistematis dan jangka panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan lintas sektor juga diperlukan. DPR RI, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan lebih berpihak pada wilayah yang tertinggal infrastrukturnya.
Libatkan Masyarakat dan Gunakan Material Lokal
Selain persoalan teknis dan pendanaan, Syauqie menyoroti pentingnya pengawasan publik dan pemanfaatan material lokal dalam pembangunan jalan di Kalteng.
“Pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan agar kualitas pekerjaan di lapangan sesuai standar. Sementara itu, penggunaan material lokal yang cocok dengan karakter tanah gambut harus dioptimalkan,” katanya.
Bangun Infrastruktur yang Tahan dan Berkelanjutan
Lebih jauh, Syauqie berharap pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak berhenti pada perbaikan kerusakan, tetapi berorientasi pada daya tahan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan jalan yang baik akan membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Inilah bentuk pemerataan pembangunan sesungguhnya yang kita perjuangkan di parlemen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Komisi V DPR RI berkomitmen menjadi jembatan aspirasi daerah untuk memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Dengan sinergi kuat antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, saya yakin Kalimantan Tengah tidak lagi tertinggal dalam pembangunan infrastruktur nasional,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
