KALTENG.CO-Hasil lembaga survei yang dipublikasi ke publik berkaitan dengan elektabilitas paslon Capres/Cawapres Pemilu 2024, ditemukan jauh berbeda dengan realitas di lapangan.
Sosialisasi terbuka paslon yang unggul dalam survei justru tidak banyak dihadiri khalayak. Sebaliknya, paslon yang berada pada urutan buncit berdasarkan hasil survei, justru mendapat sambutan membeludak khalayak.
Realitas ini memunculkan keraguan terhadap kredibiltas lembaga survei. Terlebih banyak dari lembaga ini juga merangkap konsultan politik yang dibayar.
Kredibilitas lembaga survei mengalami ujian terberat pada pemilu 2024 ini. Pasalnya, sejumlah lembaga survei juga berperan sebagai konsultan politik sehingga memiliki kecenderungan berupaya menggiring opini publik untuk capres tertentu.
“Ujian paling berat lembaga survei sepanjang pemilu pasca reformasi menurut saya ya kali ini, Pemilu 2024,” ujar pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam, Senin (11/12/2023).
Menurutnya, lembaga survei terjebak ke dalam perangkap sebagai konsultan politik. Padahal keduanya memiliki porsi tugas yang berbeda. Kondisi itu harusnya menjadi lampu merah bagi penyelenggara Pemilu.
“Situasi yang sungguh patut diwaspadai dan dijaga khususnya oleh para penyelenggara pemilu agar trust publik bisa pulih. Sebab, bagaimanapun esensi demokrasi elektoral itu legitimasi dan trust dan ini wajib dijaga semua pihak jika kita ingin pemilu 2024 meningkat kualitasnya secara substantif,” ungkap Surokim.
Kemudian, untuk membuktikan apakah hasil survei tersebut didapatkan dengan cara-cara yang benar, bukan pesanan, Surokim mengatakan hal itu perlu ada survei lain.
“Sebenarnya saya berharap akan muncul lembaga survei pembanding yang lain agar kita bisa membandingkan dan menemukan intersubjectivity itu sehingga akan lebih mudah memberi penilaian,” jelas Surokim.
