Mudik Lokal Diizinkan, Pemda Didorong Terbitkan Aturan

PALANGKA RAYA, kalteng.co - Sebagian masyarakat masih ragu-ragu melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman antarkabupaten/kota alias mudik lokal dalam provinsi. Melihat hal ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya mendorong pemerintah daerah mengeluarkan aturan tertulis. Hal ini demi adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antarkabupaten/kota di Kalteng. “Adanya peraturan tertulis terkait bolehnya masyarakat melakukan perjalanan mudik lokal, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang berkembang terkait boleh tidaknya masyarakat melakukan perjalanan mudik lokal selama 6-17 Mei 202,” tulis ketua LBH Palangka Raya Aryo Nugroho Waluyo SH dalam keterangan kepada Kalteng Pos, kemarin (6/5). Menurut pria yang akrab dipanggil Aryo itu, dasar hukum untuk mudik lokal belum ada di Kalteng. “Sedangkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah No.443.1/40/Satgas Covid-19 hanya mengatur tentang keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Kalimantan Tengah," ujar pria berkacamata ini. Selain meminta perlu adanya kebijakan tertulis terkait aturan mudik lokal, pihak LBH Palangka Raya juga meminta supaya dalam pembuatan aturan tersebut, pemerintah daerah harus memegang prinsip tidak memberatkan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi komitmen penanggulangan Covid-19. Mengenai adanya pengawasan pada posko-posko penyekatan, LBH berharap agar pelaksanaannya tetap mengedepankan pola-pola persuasif. Petugas tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan serta melanggar ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Aryo mengungkapkan, pernyataan yang dikeluarkan LBH Palangka Raya ini merupakan wujud kepedulian LBH menyangkut ke pastian hukum dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk perlindungan dari pemerintah. “Demi terciptanya asas kepastian hukum di tengah masyarakat Kalimantan Tengah khususnya berkenaan dengan situasi mudik Idulfitri 1442 Hijriah dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk perlindungan dari pemerintah," pungkasnya. Kotim Usulkan Aglomerasi, Kobar Wajibkan Antigen Semua kabupaten/kota di Kalteng sudah membangun posko untuk mengawasi pergerakan orang masuk daerah, baik dari daerah lain dalam provinsi maupun dari luar Kalteng. Masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan agar tidak terjadi klaster mudik lebaran. Salah satunya dengan memperketat pengawasan di posko perbatasan antarkabupaten/kota. Sebagai contoh, Pemkab Kobar tetap mewajibkan tes antigen sebagai syarat masuk Kobar khusus untuk mudik lokal. Kapolres Kabupaten Kotawaringin Barat AKBP Devi Firmansyah mengatakan, berdasarkan arahan Bupati Kobar Hj Nurhidayah, warga yang datang dari luar Provinsi Kalteng wajib membawa serta dokumen hasil swab PCR. "Kalau dari kabupaten lain di Kalteng, cukup bawa hasil antigen saja. Dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ucapnya mengulangi pernyataan Bupati Kobar, ketika di temui saat melaksanakan pengecekan posko pengawasan, Kamis (6/5). Di tambahkan Devi, karena saat ini Kobar berada di peringkat dua jumlah penyebaran virus Covid-19 terbanyak di Kalteng, maka perlu dilakukan pengetatan. Salah satunya dengan persyaratan dokumen swab PCR bagi warga dari luar Kalteng dan dokumen antigen bagi warga dari kabupaten lain yang masuk ke Kobar. "Jika tidak, maka akan di ambil langkah tegas, harus putar balik, tidak di perbolehkan masuk. Wajib melengkapi dokumen yang di perlukan itu serta memperhatikan protokol kesehatan," tegasnya. Ada 4 posko penyekatan di Kobar, yakni di Kotawaringin Lama, Simpang Runtu Pangkalan Lada, pelabuhan, dan bandara. Untuk truk logistik yang di perbolehkan masuk akan di pasang stiker. Devi menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lainnya. Sementara itu, Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur AKBP Abdoel Haris Jakin mengatakan bahwa keputusan tidak menggunakan pemeriksaan antigen bagi warga yang masuk wilayah Kotim merupakan kebijakan bupati. "Tadi (kemarin) kami juga sudah lakukan rapat. Di sini kebijakan pimpinan kita amankan mengikuti statement Sekda Provinsi, sehingga perlu menyamakan persepsi," katanya kepada Kalteng Pos via telepon, Kamis (6/5). Sebelumnya juga Bupati Halikinnor telah mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta keringanan ada aglomerasi Kotim, Seruyan, dan Katingan. Namun hal itu di nilai tidak perlu karena untuk Kalteng masih di bolehkan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkabupaten/kota. Padahal pos penyekatan sudah di dirikan jauh-jauh hari sebelum adanya larangan mudik. "Kalaupun tidak pakai antigen, pos sekat itu fungsinya banyak, yaitu untuk pengamanan pergerakan orang yang agak meningkat, juga melakukan pengecekan secara random dan selektif terhadap pengguna kendaraan bermotor dan lainnya," tambahnya. Di jaga Ketat Tim Gabungan Hal itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh para pengendara. Jika di temukan yang tidak mengenakan masker, maka akan di perintahkan untuk putar balik kendaraan. Di Kotim terdapat dua posko pengamanan utama, yakni di bandara dan pelabuhan. Sementara posko penyekatan ada empat, yakni di Pundu (perbatasan dengan katingan), Jaya Karya Samuda (perbatasan dengan Seruyan), Desa Sebabi (perbatasan dengan Kotawaringin Barat), dan Islami Center. Kapolres Kotim juga mengharapkan kepada masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak bepergian jika tidak mendesak. "Tetap patuhi imbauan pemerintah demi keselamatan bersama," pungkasnya. Pengetatan pada pintu masuk Kalteng di fokuskan pada perbatasan jalur darat dengan provinsi tetangga, yakni di Barito Timur, Lamandau, Sukamara, dan Kapuas. Di Bartim, adanya pemberlakukan larangan mudik dan pengawasan wilayah perbatasan Kalteng-Kalsel di Pasar Panas, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Bartim membuat jalanan menjadi lengang. Sejak Kamis (6/5) pukul 00.00 WIB, hanya ada sejumlah kendaraan yang di perbolehkan melintas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana di tetapkan. Pantauan Kalteng Pos, pos perbatasan itu dijaga ketat tim gabungan TNI-Polri, petugas dinas kesehatan, dishub, Satpol PP, dan Orari. Petugas memberhentikan tiap kendaraan yang akan melintas. Di lakukan pengecekan identitas, penerapan protokol kesehatan, suhu tubuh, dan tujuan perjalanan. Tak sedikit pengendara yang di suruh putar balik karena tidak melengkapi dokumen kesehatan seperti hasil rapid antigen. Namun ada pula pengendara yang memilih menjalani pemeriksaan rapid antigen di posko pengecekan. "Dari Barabai, mau ke Buntok,” ucap pengemudi truk angkutan air kemasan yang menunggu antrean untuk menjalani rapid di tenda pos penyekatan. Pria berperawakan gempal yang datang dari Barabai Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalsel itu mengaku beberapa kali di berhentikan dalam perjalanannya, tapi tidak di mintai dokumen seperti yang disyaratkan. Sementara itu, Kapolres Bartim AKBP Afandi Eka Putra melalui Kapolsek Benua Lima Ipda Samudi mengungkapkan, sejak di berlakukan larangan mudik lebaran dan pengetatan pengawasan, lalu lintas pada malam hari sepi. "Makin malam makin sepi kendaraan yang melintas, kami pakai sistem sif untuk jaga di posko," ucap kapolsek. Berdasarkan data kepolisian, jumlah kendaraan yang di periksa untuk roda empat sebanyak 218 unit dan roda dua 73 unit. Jumlah kendaraan yang di paksa putar balik arah sebanyak 7 unit. Sementara warga yang di rapid di posko berjumlah 9 orang dengan hasil negatif. Penerapan pembatasan mudik di sejumlah pos pantau perbatasan Kalteng-Kalbar dan Kabupaten Lamandau-Kotawaringin Barat mulai di berlakukan hari ini. Pemkab Lamandau menyiapkan dua pos pantau dengan penjagaan ketat dari petugas gabungan TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dishub, dan Senkom. Berdasarkan pantauan sementara pada pos pantau perbatasan Kalteng-Kalbar di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, sejak pagi hingga siang arus lalu lintas terpantau lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. “Hingga siang tadi (kemarin), arus kendaraan yang melintas di pos perbatasan Kalteng-Kalbar lengang, tidak terlihat pergerakan pemudik, bahkan jalur masih terlihat sepi oleh kendaraan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Lamandau Atie Dieni, usai memantau langsung pelaksanaan pengawasan pada pos pantau di Kecamatan Delang, Kamis (6/5). Atie menyebut, hanya ada beberapa pengendara yang melintas, tapi karena tidak mengantongi surat pemeriksaan kesehatan, maka terpaksa di suruh putar balik ke daerah asal. “Ada beberapa yang memang di suruh putar balik, termasuk pengedara yang sedang melakukan perjalanan dari wilayah Kalimantan Tengah,” jelasnya. Tes Antigen Gratis Di berlakukan secara Acak Sementara itu, terkait data jumlah pengendara dari Kalimantan Barat yang masuk ke Kalteng, hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan, karena laporan baru bisa direkap tiap 1x24 jam. Sementara itu, Bupati Lamandau H Hendra Lesmana mengatakan, di mulai tanggal 6 Mei di terapkan pengetatan arus mudik. Untuk warga yang melakukan mudik lokal, tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. “Nanti sewaktu-waktu akan di lakukan pengambilan sampel antigen secara acak atau random terhadap pengendara yang melintas. Dalam hal ini kami akan melakukan tes antigen terhadap pemudik secara gratis,” ungkap bupati saat di temui awak media di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamandau, Rabu (5/5). Namun untuk pemudik antarprovinsi, lanjut bupati, tetap di larang sampai dengan batas waktu yang sudah di tentukan. “Sesuai dengan atauran dari pemerintah, bahwa mudik di larang dari tanggal 6 sampai 17 Mei,” tegasnya. Di utamakan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan Bukan Berpelat KH R Sementara itu pengetatan di pos perbatasan Kabupaten Lamandau - Kabupaten Kotawaringin Barat yang di bangun di Kecamatan Sematu Jaya, hingga Kamis Sore berjalan lancar. Kendaraan yang melintas di dominasi truk angkutan buah sawit dan CPO yang beroperasi di wilayah tersebut. Kasat Lantas Polres Lamandau AKP Endro Kaslan bersama Kapolsek Sematu Jaya Iptu Karno ikut melakukan pengawasan di posko tersebut. Kapolsek Sematu Jaya Iptu Karno mengatakan, sesuai SOP pelaksanaan penyekatan di pos pantau Kabupaten Lamandau, pihakanya akan memantau tiap pergerakan orang maupun kendaraan yang melewati pos. Akan di lakukan pemeriksaan secara random. Di utamakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang bukan berpelat KH R alias kendaraan dari luar daerah. “Pemeriksaan meliputi kartu identitas pengendara dan penerapan protokol kesehatan. Pengendara wajib menggunakan masker. Pengendara dan penumpang juga wajib mengikuti pengecekan suhu tubuh. Jika di atas 37,5 derajat celsius, maka di arahkan harus mengikuti tes PCR dan antigen, bila hasilnya reaktif, maka akan di suruh putar balik,” kata Kapolsek Sematu Jaya Iptu Karno, kemarin. Sementara untuk warga dari luar provinsi, seperti dari Kalimantan Barat yang ingin masuk ke Kalteng melalui perbatasan di Kabupaten Lamandau, di wajibkan memperlihatkan surat keterangan negatif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan antigen atau RT-PCR yang pengambilan sampelnya maksimal dalam kurung waktu tiga hari sebelumnya. Hari Pertama Penyekatan Lalu Lintas Lengang Sementara itu, penyekatan arus mudik di perbatasan Kecamatan Anjir Pasar dan Kabupaten Kapuas (Kalteng) di mulai Kamis (6/5) dini hari. Setiap pengendara yang melintas di periksa petugas di pos pengawasan yang berada di Anjir Pasar Km 16. Pos di jaga langsung petugas gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP. Hari pertama penyekatan arus mudik di perbatasan Kecamatan Anjir Pasar dan Kabupaten Kapuas (Kalteng) arus lalu lintas terlihat lengang. Dari pantauan Radar Banjarmasin (Group Kalteng Pos), hampir tidak ada satu pun pemudik yang melintas. Mayoritas hanya masyarakat sekitar. Beberapa pengendara yang melintas di cek domisilinya berdasarkan KTP, serta surat negatif Covid-19 pemeriksaan antigen khusus warga luar Kalsel yang akan masuk wilayah Kalsel. Pada hari pertama penyekatan, pos jaga dikunjungi Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol Maesa Soegriwo bersama rombongan. Selain melakukan pengecekan pos jaga dan pos kesehatan, Maesa juga menyerahkan bingkisan lebaran kepada petugas jaga. "Hari ini (kemarin) kami lakukan pengecekan penyekatan di setiap pos. Termasuk di Batola ini," ucap Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol Maesa Soegriwo. Senada di sampaikan Kasat Lantas Polres Batola AKP Didik Yudi. Di katakannya bahwa penjagaan akan di lakukan 24 jam hingga 16 Mei mendatang. "Pengendara atau pemudik yang nekat, akan di minta putar balik," ucapnya. Sementara itu, warga sekitar di biarkan melintas. Meski demikian, petugas tak mau terkecoh. "Warga sekitar akan ketahuan melalui pemeriksaan KTP," ucapnya. Dia menambahkan hanya yang memiliki surat hasil pemeriksaan rapid dan surat tugas yang bisa melintas atau di perbolehkan masuk," tuturnya sembari menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan rapid antigen secara acak terhadap pengendara yang melintas. Didik membeberkan, sejauh ini belum ada satu pun pengendara yang di suruh putar balik. Arus lalu lintas pun masih lengang. "Sampai saat ini arus lalu lintas masih lengang. Mungkin akan ramai saat H-2 nanti," ujarnya. Bandara Tjilik Riwut Sepi Larangan mudik lebaran tahun ini betul-betul terlihat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Pasalnya terminal bandara berubah jadi sepi. Pada hari pertama pemberlakuan larangan mudk, tak ada satu pun maskapai yang melakukan melayani penerbangan. Saat Kalteng Pos mengecek kondisi bandara kemarin, bandara tetap beroperasi seperti biasanya. Namun dari pagi hingga siang, bandara terlihat sepi dari pengunjung. Hanya beberapa petugas yang masih stand by. Bagian pelayanan pemeriksaan rapid antigen pun sepi. Executive General Manager Angkasa Pura II (AP) II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Siswanto mengatakan, pada hari pertama penerapan larangan mudik, memang tidak ada maskapai yang melayani penerbangan. Hanya ada dua kali penerbangan untuk pesawat kargo. "Hari ini (kemarin, red) penerbangan penumpang tidak ada, hanya pesawat kargo saja tadi pagi sekitar pukul 07.00 WIB yang datang dari Jakarta, kemudian pukul 09.00 WIB berangkat lagi ke Jakarta," ungkap nya saat di wawancarai di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kamis (6/5). Di ungkapkannya, maskapai yang tetap beroperasi selama masa larangan mudik hanyalah Garuda Indonesia. Sementara maskapai lainnya yang sebelumnya melayani penerbangan dari dan ke Bandara Tjilik Riwut memutuskan untuk tidak beroperasi selama masa larangan mudik lebaran. "Maskapai Lion Air Group, Citilink, dan penerbangan perintis Susi Air sudah menyampaikan surat kepada kami untuk tidak beroperasi selama larangan mudik," bebernya. Lebih lanjut di jelaskannya, meskipun maskapai Garuda Indonesia masih beroperasi, tapi jadwal penerbangannya di kurangi. Normalnya melayani penerbangan tiap hari. Namun selama pemberlakuan larangan mudik lebaran, pesawat Garuda hanya melayani beberapa kali penerbangan dalam seminggu. "Yang tetap beroperasi hanya Garuda, tapi jadwalnya berkurang, untuk hari ini (kemarin, red) Garuda belum melakukan penerbangan kedatangan maupun keberangkatan," tutur Siswanto. Hari ini pesawat Garuda akan melayani penerbangan dari dan menuju Jakarta pada pagi hari. Sementara untuk hari selanjutnya pihak bandara masih belum bisa memastikan, karena memang belum ada informasi dari pihak maskapai. "Untuk rutenya masih tetap ke Jakarta, soal jumlah penumpang, kami masih belum mengetahui apakah berkurang atau tidak," ucap Siswanto. Di informasikannya, ada dua maskapai yang melayani angkutan kargo selama masa larangan mudik lebaran, yakni Deraya dan Trigana. (abw/log/lan/sja/nue/ce/ala)