Muhammadiyah juga melihat Indonesia berpotensi menjadi negara gagal dan roboh (breaking down). Distorsi dan deviasi konstitusi dalam perundang-undangan dan penyelenggaraan negara begitu mengkhawatirkan.
Beberapa kali Muhammadiyah melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Penyelenggaraan negara juga bermasalah. Otonomi daerah dan sistem pemilu yang liberal menumbuhkan primordialisme rasial dan demokrasi yang korup.
Demokrasi kehilangan roh dan keadaban. Muhammadiyah dalam sidang tanwir di Samarinda (2014) menyusun dokumen Indonesia Berkemajuan yang memuat gagasan Muhammadiyah untuk memajukan Indonesia menuju terwujudnya cita-cita proklamasi.
Komitmen keindonesiaan Muhammadiyah dalam ranah kebangsaan tersebut merupakan penguatan dari peran kultural yang dilakukan sejak berdiri 110 tahun lalu. Muhammadiyah mengembangkan layanan sosial melalui lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain.
Semua layanan sosial Muhammadiyah terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan kelas sosial. Itulah komitmen keindonesiaan Muhammadiyah.
Bagi Muhammadiyah, muktamar bukanlah semata soal suksesi dan pemilihan pimpinan. Muhammadiyah memiliki kultur yang kuat dalam seleksi kepemimpinan. Dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial, kekuatan Muhammadiyah terbangun berdasar sistem, bukan sinten (siapa) dan pinten (harta).
Melalui muktamar, Muhammadiyah berusaha menyegarkan kembali semangat berkemajuan, memajukan Indonesia dengan spirit dan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. (*)
—
*) ABDUL MU’TI, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
