Pemberantasan Korupsi Era Prabowo: 73 Persen Publik Puas, Ini Alasannya!
KALTENG.CO-Pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan utama publik terhadap kinerja sebuah pemerintahan. Di era Presiden Prabowo Subianto, penanganan isu sensitif ini tampaknya mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat.
Hasil jejak pendapat lembaga survei nasional menunjukkan data yang menggembirakan: 73 persen publik menyatakan puas dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Prabowo.
Angka kepuasan yang tinggi ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan optimisme publik terhadap arah kebijakan pemberantasan korupsi. Demikian pandangan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS). Menurutnya, ini menjadi indikator kuat bahwa penanganan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan di jalur yang tepat.
Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Janji
“Secara institusional, ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius membenahi sistem penegakan hukum. Komitmen itu mulai terimplementasi nyata dengan masifnya pengungkapan kasus-kasus megakorupsi oleh aparat hukum kita,” ujar Agung pada Sabtu (14/6/2025).
Ia menambahkan bahwa komitmen Prabowo selama ini bukan hanya disampaikan dalam forum-forum resmi atau sebagai retorika politik, tetapi juga telah diwujudkan melalui langkah konkret. Harapannya, langkah pemberantasan korupsi ini bisa semakin maksimal dan menyentuh semua lini.
“Kita melihat munculnya babak baru dalam agenda pemberantasan korupsi yang tidak lagi simbolik, tapi sudah operasional dan menyentuh langsung kepentingan publik,” imbuhnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan dampak langsung dari upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, bukan hanya sekadar penangkapan kelas teri atau pengumuman tanpa tindak lanjut.
Kepercayaan Publik Terbangun: Konsistensi dari Hulu ke Hilir
Tingginya keyakinan publik bahwa kasus-kasus strategis akan dituntaskan adalah bukti nyata bahwa masyarakat melihat adanya konsistensi arah kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi dari hulu ke hilir. Ini menandakan adanya kepercayaan bahwa setiap kasus akan ditangani secara tuntas, tanpa pandang bulu.
“Pemerintah Prabowo-Gibran berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Tugas ke depan adalah menjaga momentum dan memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi, siapa pun mereka,” pungkas Agung.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kepercayaan yang sudah terbangun. Tanpa kompromi, pemberantasan korupsi diharapkan akan semakin efektif dan memberikan efek jera yang nyata.
Meskipun capaian ini patut diapresiasi, perjalanan pemberantasan korupsi tentu masih panjang. Menjaga momentum positif ini adalah tantangan besar. Integritas seluruh jajaran penegak hukum dan dukungan penuh dari masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan di masa depan. (*/tur)
