Pemerataan Pembangunan Katingan Dipertanyakan! Legislator PDI P di DPRD Katingan Soroti Kesenjangan Infrastruktur
KASONGAN, Kalteng.co-Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah impian setiap daerah, tak terkecuali Kabupaten Katingan. Namun, belakangan ini, fokus pembangunan infrastruktur di Katingan cenderung terpusat pada koridor Kasongan hingga Tumbang Samba.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Gimmak Bulinga, mengenai pemerataan pembangunan di wilayah lain.
Seruan Pemerataan Infrastruktur: Dari Tumbang Kaman hingga Sanaman Mantikei
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Katingan pada Selasa (17/6/2025), Gimmak Bulinga secara spesifik menyuarakan keprihatinannya.
Ia menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Tumbang Kaman dan Petak Malai. Lebih dari itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyertakan wilayah Sanaman Mantikei dan daerah-daerah lain dalam rencana pembangunan, tidak hanya berhenti di Tumbang Samba.
“Meskipun Tumbang Samba juga merupakan bagian dari daerah pemilihan saya, kita ingin mendengar pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat Katingan,” ujar Gimmak. Pernyataannya ini menggarisbawahi komitmennya terhadap kesejahteraan seluruh warga Katingan, bukan hanya di wilayah pemilihannya semata.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan tulang punggung perekonomian dan aksesibilitas. Jika pembangunan hanya terpusat di satu area, potensi daerah lain untuk berkembang akan terhambat, menciptakan kesenjangan yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pembangunan Katingan secara keseluruhan.
Menggali Efisiensi Anggaran: Transparansi OPD Jadi Kunci
Selain pemerataan infrastruktur, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menyuarakan keingintahuan terkait efisiensi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Gimmak, DPRD sebagai bagian dari pemerintah memiliki hak untuk mengetahui secara detail pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh OPD.
Pemahaman mendalam mengenai efisiensi anggaran ini dianggap krusial agar anggota DPRD dapat memberikan jawaban yang akurat kepada masyarakat yang mempertanyakan penggunaan dana daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama demi memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi seluruh Kabupaten Katingan.
Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah dan ikut mengawasi penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Permintaan Gimmak Bulinga ini mencerminkan aspirasi banyak masyarakat Katingan yang mendambakan pembangunan yang inklusif dan merata.
Dengan fokus yang lebih luas pada infrastruktur dan pengelolaan anggaran yang transparan, Kabupaten Katingan diharapkan dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, di mana seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan. (eri)
