KALTENG.CO-Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memastikan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun bersejarah dalam pembangunan rumah subsidi di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta perwakilan organisasi buruh dan wartawan di Jakarta, Selasa (6/5/2025), Maruarar Sirait mengungkapkan target ambisius pemerintah. “Pak Presiden meminta kami memprioritaskan rakyat kecil. Tahun ini, 350 ribu unit rumah subsidi disiapkan di seluruh Indonesia, terbesar sepanjang sejarah,” tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut.
20 Ribu Unit Rumah Subsidi Khusus untuk Buruh, Wartawan, dan MBR Jawa Timur
Dari total 350 ribu unit rumah subsidi yang ditargetkan, sebanyak 20 ribu unit akan dialokasikan khusus untuk buruh, wartawan, dan MBR yang berdomisili di Jawa Timur. Rumah-rumah subsidi ini akan diakses melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
Skema KPR FLPP menawarkan kemudahan bagi calon penerima, yaitu uang muka (DP) hanya 1% dan bunga tetap 5% hingga pelunasan, dengan tenor maksimal 20 tahun. “Ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah untuk memastikan semua masyarakat bisa memiliki hunian yang layak,” jelas Ara.
Revitalisasi Rumah Tunawisma di Malang dan Pasuruan Gandeng Swasta
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga berkolaborasi dengan pihak swasta, seperti Lippo Group dan Ciputra Group, untuk merevitalisasi 500 unit rumah tunawisma di Malang dan Pasuruan. Program renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kami ingin sektor perumahan menjadi pilar ekonomi yang kuat. Sektor ini bersentuhan langsung dengan industri semen, baja, dan bahan bangunan lainnya. Ini akan menggerakkan perekonomian dari bawah,” tutur Ara, menekankan dampak positif sektor perumahan terhadap perekonomian secara luas.
Dampak Positif Pembangunan Rumah Subsidi bagi Perekonomian
Pembangunan rumah subsidi bukan hanya sekadar menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga memiliki efek domino yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor perumahan melibatkan berbagai industri pendukung, seperti industri semen, baja, bahan bangunan, dan tenaga kerja konstruksi.
Dengan menggenjot pembangunan rumah subsidi, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan permintaan bahan bangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Selain itu, kepemilikan rumah yang layak juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.
Komitmen Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Perumahan
Target pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi di tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Dengan skema KPR FLPP yang terjangkau dan kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memiliki hunian yang layak.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka backlog perumahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan mencari solusi-solusi baru untuk mengatasi tantangan di sektor perumahan.
Target pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi di tahun 2025, dengan 20 ribu unit khusus untuk buruh, wartawan, dan MBR di Jawa Timur, merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau. Skema KPR FLPP dengan uang muka 1% dan bunga 5% memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah impian.
Kolaborasi dengan pihak swasta dalam merevitalisasi rumah tunawisma juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*/tur)
