Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2024
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 di Aurila Hotel Palangka Raya, Selasa, 3 Desember 2024. Rakor ini dibuka oleh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Leonard S. Ampung, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung membacakan pesan tertulis Gubernur Kalteng, yang menekankan bahwa kemiskinan merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Pendekatan yang diambil harus berfokus pada pengurangan beban masyarakat serta pemenuhan hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Kalteng pada tahun 2024 mencapai 5,17 persen, atau sekitar 145.630 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan 0,06 poin dibandingkan dengan 2023 yang tercatat sebesar 5,11 persen. Sementara itu, garis kemiskinan di Provinsi Kalteng tercatat sebesar Rp 623.954 per kapita per bulan, lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Meski mengalami kenaikan, angka kemiskinan Provinsi Kalteng masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 9,03 persen, dan Kalteng tetap berada di posisi kelima provinsi dengan angka kemiskinan terkecil di Indonesia.
Leonard S. Ampung menegaskan, kemiskinan adalah persoalan besar yang harus kita entaskan bersama.” Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang inklusif dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan, pentingnya verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), guna memastikan efektivitas program, baik dari segi ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan prioritas pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
Di akhir sambutannya, Leonard S. Ampung menyerukan untuk mengintensifkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor-sektor potensial. “Dengan peningkatan harmonisasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada, Insya Allah kita dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
