Pemprov Kalteng Genjot PAD Sektor Perkebunan, Targetkan Data Terintegrasi Antarinstansi
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengintensifkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya strategis yang saat ini di lakukan adalah penataan dan integrasi basis data lintas instansi guna memetakan potensi riil yang dimiliki daerah.
Kepala Dinas Perkebunan (Dis bun) Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri, menegaskan bahwa penyelarasan data antara lembaga menjadi langkah awal untuk memastikan validitas dan efektivitas kebijakan. Proses ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Dis penda), dan kalangan perusahaan perkebunan.
“Kita mulai dari data dasar. Semua sumber data dari BPS, Di nas Perkebunan, Dis penda, hingga perusahaan, akan di kolaborasikan dalam satu sistem yang terintegrasi,” ujar Rizky usai memimpin rapat optimalisasi PAD sektor perkebunan, Senin (16/6/2025).
Sebagai langkah awal, Dis bun menjalin sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebelum menyasar perusahaan-perusahaan yang belum tergabung dalam asosiasi tersebut.
“Kita targetkan seluruh perusahaan bisa terhubung dalam sistem data yang solid. Setelah data GAPKI tuntas, akan di lanjutkan ke perusahaan non-anggota. Harapannya, semua bisa ikut bergabung,” tambah Rizky.
Rizky juga menyebutkan bahwa data yang di kumpulkan tidak hanya mencakup luas lahan, namun juga menyentuh elemen penting lainnya, seperti:
1. Kebun plasma
2. Program Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Alat berat
4. Kendaraan dengan pelat KH
5. Penggunaan air permukaan
6. Jumlah tenaga kerja
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
PAD Kita Turun, DBH Juga Ikut Menurun
“Setelah data di validasi perusahaan, akan di konfirmasi kembali ke pemerintah kabupaten, lalu di serahkan ke BPS sebagai data satu pintu,” tegasnya. Rizky mengungkapkan bahwa potensi PAD dari sektor perkebunan sangat besar. Bila seluruh komponen berhasil di kelola dengan maksimal, angkanya di perkirakan dapat mencapai Rp3 triliun.
“Dari hitung-hitungan Pak Gubernur menggunakan pendekatan konsumsi BBM, potensi PAD bisa mencapai Rp3 triliun. Ambil separuhnya saja, itu sudah luar biasa,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan, khususnya terkait turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. “PAD kita turun, DBH juga ikut menurun. Padahal secara logika mestinya meningkat. Kita harap ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait skema ini,” jelas Rizky.
Berdasarkan data hingga akhir 2024, Kalimantan Tengah memiliki 301 Perusahaan Besar Swasta (PBS) di sektor perkebunan, dengan total luas izin usaha mencapai 3,27 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 210 perusahaan telah beroperasi, sementara 91 sisanya masih dalam tahap non-operasional.
Sementara itu, luas kebun masyarakat tercatat 244.715,84 hektare, atau setara 17,96 persen dari total luas izin operasional perusahaan. Dari 210 perusahaan yang aktif, sebanyak 132 PBS telah memiliki kebun plasma, dan 78 perusahaan lainnya belum menjalankan kewajiban tersebut.
Rizky berharap, GAPKI dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan arah kebijakan Pemprov kepada seluruh anggotanya, terutama terkait integrasi data dan kewajiban plasma. “Kami berharap GAPKI dapat membantu menyampaikan arahan Pak Gubernur. Ini penting demi kepentingan bersama,” tutup Rizky. (pra)
EDITOR : TOPAN
